Jurang Kaya-Miskin Diprediksi Melebar, Stimulus Ekonomi Harus Merata
Rabu, 03 Februari 2021 - 17:52 WIB
Solusi untuk mengurangi melebarnya kesenjangan antara masyarakat miskin dan kaya akibat pandemi Covid-19 mutlak disiapkan. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Pandemi Covid-19 diprediksi memperlebar kesenjangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin . Sementara, program wakaf yang diluncurkan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan sosial malah mendapatkan suara sumbang dari masyarakat.
Laporan lembaga riset Oxfam mengungkapkan pandemi ini berdampak signifikan pada masyarakat bawah. Sedangkan, masyarakat kelas atas sempat terdampak pada awal-awal, tetapi mereka telah mampu mengembalikan pundi-pundi kekayaannya.
Terkait dengan itu, Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mendorong pemerintah menyiapkan solusi untuk menyelesaikan masalah ini.
"Pemerintah perlu intens untuk memberikan stimulus ekonomi secara merata terhadap masyarakat kecil, seperti pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bantuan yang pemerintah berikan selama ini belum dirasakan oleh masyarakat yang terdampak pandemi secara merata,” ujarnya kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (3/2/2021).
Tahun lalu, pemerintah mengucurkan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) sekitar Rp695 triliun. Berbagai bantuan sosial (bansos) diberikan kepada masyarakat, mulai dari sembako hingga uang sebesar Rp600.000 dalam beberapa termin. Pelaku UMKM mendapatkan bantuan Rp2,4 juta per orang.
Tahun ini, pemerintah awalnya menyiapkan dana PEN sekitar Rp403 triliun. Belakangan, dana itu dinyatakan akan bertambah menjadi Rp553 triliun. Pos untuk jaring pengaman sosial disiapkan sekitar Rp150 triliun. Anggaran untuk UMKM dan pembiayaan korporasi Rp156 triliun.
Netty mengatakan, Pemerintah harus belajar dari tahun lalu, penyaluran bansos banyak masalah. Netty mengungkapkan sederet masalah yang harus diperbaiki, seperti pendataan, paket sembako yang kualitasnya buruk, dan perilaku koruptif pada pengadaan dan pendistribusian.
Pandemi membuat perekonomian lesu. Angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Ini akan membuat kesenjangan sosial. Beberapa waktu lalu, pemerintah meluncurkan program wakaf untuk mengurangi ketimpangan.
Namun, langsung mendapatkan kritikan karena dianggap hanya ingin mengeruk uang masyarakat. Netty pun mempertanyakan siapa sasaran program, bagaimana mekanisme dan skema penarikan, pemanfaatan dan penyaluran wakaf, serta siapa penerima dan pelaksana wakafnya.
"Ini harus jelas dan clear agar publik percaya bahwa tidak ada agenda tersembunyi dan penumpang gelap dengan kepentingan tertentu," katanya. Karena itu, dia berharap pemerintah bisa menjamin bahwa program wakaf uang ini tidak akan menjadi ajang korupsi lagi.
Laporan lembaga riset Oxfam mengungkapkan pandemi ini berdampak signifikan pada masyarakat bawah. Sedangkan, masyarakat kelas atas sempat terdampak pada awal-awal, tetapi mereka telah mampu mengembalikan pundi-pundi kekayaannya.
Terkait dengan itu, Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mendorong pemerintah menyiapkan solusi untuk menyelesaikan masalah ini.
"Pemerintah perlu intens untuk memberikan stimulus ekonomi secara merata terhadap masyarakat kecil, seperti pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bantuan yang pemerintah berikan selama ini belum dirasakan oleh masyarakat yang terdampak pandemi secara merata,” ujarnya kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (3/2/2021).
Tahun lalu, pemerintah mengucurkan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) sekitar Rp695 triliun. Berbagai bantuan sosial (bansos) diberikan kepada masyarakat, mulai dari sembako hingga uang sebesar Rp600.000 dalam beberapa termin. Pelaku UMKM mendapatkan bantuan Rp2,4 juta per orang.
Tahun ini, pemerintah awalnya menyiapkan dana PEN sekitar Rp403 triliun. Belakangan, dana itu dinyatakan akan bertambah menjadi Rp553 triliun. Pos untuk jaring pengaman sosial disiapkan sekitar Rp150 triliun. Anggaran untuk UMKM dan pembiayaan korporasi Rp156 triliun.
Netty mengatakan, Pemerintah harus belajar dari tahun lalu, penyaluran bansos banyak masalah. Netty mengungkapkan sederet masalah yang harus diperbaiki, seperti pendataan, paket sembako yang kualitasnya buruk, dan perilaku koruptif pada pengadaan dan pendistribusian.
Pandemi membuat perekonomian lesu. Angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Ini akan membuat kesenjangan sosial. Beberapa waktu lalu, pemerintah meluncurkan program wakaf untuk mengurangi ketimpangan.
Namun, langsung mendapatkan kritikan karena dianggap hanya ingin mengeruk uang masyarakat. Netty pun mempertanyakan siapa sasaran program, bagaimana mekanisme dan skema penarikan, pemanfaatan dan penyaluran wakaf, serta siapa penerima dan pelaksana wakafnya.
"Ini harus jelas dan clear agar publik percaya bahwa tidak ada agenda tersembunyi dan penumpang gelap dengan kepentingan tertentu," katanya. Karena itu, dia berharap pemerintah bisa menjamin bahwa program wakaf uang ini tidak akan menjadi ajang korupsi lagi.
(fai)
tulis komentar anda