YLKI Desak Kemenhub & KPPU Evaluasi Monopoli Dermaga Eksekutif
Kamis, 04 Februari 2021 - 23:32 WIB
Bambang Haryo mempertanyakan kapal-kapal di Dermaga 6 yang dinilai belum memenuhi standar eksekutif, terutama dari sisi kapasitas angkut (ukuran kapal), kecepatan, kenyamanan, dan keselamatan. Data menunjukkan kapal-kapal yang sandar di Dermaga 6 mayoritas panjang 110 meter, bahkan ada yang panjangnya cuma 80-an meter. “Untuk menjamin kapasitas angkut, kapal di sana harusnya besar minimal panjang 160-180 meter atau sesuai dengan ukuran kade yang disiapkan," ujarnya.
Dari sisi kecepatan, lanjut Bambang Haryo, kapal yang melayani Dermaga 6 harus di atas 15 knot sehingga masyarakat benar-benar merasakan percepatan penyeberangan. Kenyataannya, kapal-kapal di dermaga itu rata-rata jauh di bawah 15 knot atau di bawah standar kecepatan kapal eksekutif. Dalam hal kenyamanan, fasilitas kapal juga harus berbeda dari kapal regular, misalnya tersedia lift atau eskalator ke geladak, kamar kelas eksekutif dan fasilitas VIP lainnya.
"Jadi, bukan hanya prasarana atau dermaganya yang kelas eksekutif, kapal-kapalnya juga harus benar-benar memenuhi standar eksekutif. Kapal-kapalnya harus yang terbaik, jangan kapal-kapal unyil (kecil) dan tua, apalagi sering rusak seperti KMP Portlink 3 yang sempat rusak hingga setahun. Berikan kesempatan kepada kapal-kapal lain yang sering mendapatkan penghargaan dari Kemenhub sebagai reward," ungkapnya.
Selain itu, jelas Bambang Haryo, tingkat keselamatan kapal eksekutif harus lebih mumpuni, misalnya SDM kapal terlatih dan profesional, serta peralatan kapal lengkap dan di atas standar kapal reguler. Dengan demikian, masyarakat betul-betul bisa merasakan pelayanan kelas eksekutif sesuai harga tiket yang mereka beli dan menikmati manfaat dari hasil pajak yang mereka bayarkan untuk membangun dermaga tersebut
Dari sisi kecepatan, lanjut Bambang Haryo, kapal yang melayani Dermaga 6 harus di atas 15 knot sehingga masyarakat benar-benar merasakan percepatan penyeberangan. Kenyataannya, kapal-kapal di dermaga itu rata-rata jauh di bawah 15 knot atau di bawah standar kecepatan kapal eksekutif. Dalam hal kenyamanan, fasilitas kapal juga harus berbeda dari kapal regular, misalnya tersedia lift atau eskalator ke geladak, kamar kelas eksekutif dan fasilitas VIP lainnya.
"Jadi, bukan hanya prasarana atau dermaganya yang kelas eksekutif, kapal-kapalnya juga harus benar-benar memenuhi standar eksekutif. Kapal-kapalnya harus yang terbaik, jangan kapal-kapal unyil (kecil) dan tua, apalagi sering rusak seperti KMP Portlink 3 yang sempat rusak hingga setahun. Berikan kesempatan kepada kapal-kapal lain yang sering mendapatkan penghargaan dari Kemenhub sebagai reward," ungkapnya.
Selain itu, jelas Bambang Haryo, tingkat keselamatan kapal eksekutif harus lebih mumpuni, misalnya SDM kapal terlatih dan profesional, serta peralatan kapal lengkap dan di atas standar kapal reguler. Dengan demikian, masyarakat betul-betul bisa merasakan pelayanan kelas eksekutif sesuai harga tiket yang mereka beli dan menikmati manfaat dari hasil pajak yang mereka bayarkan untuk membangun dermaga tersebut
(nng)
tulis komentar anda