Korban Sindikat Mafia Tanah Bermunculan, Saatnya Bersih-bersih BPN!
Kamis, 11 Februari 2021 - 11:55 WIB
Ilustrasi. FOTO/SINDOnews
JAKARTA - Para korban mafia tanah terus bermunculan ke publik setelah Dino Patti Djalal. Sejumlah korban tersebut, antara lain dokter gigi di Kelapa Gading Robert Sudjasmin, Anie Sri Cahyani di Bintaro hingga masyarakat Pulau Pari, di Kepulaun Seribu.
"Kasus semacam Dino Pati Djalal ini banyak, dan karena beliau mantan pejabat tinggi negara, berpengaruh menjadi atensi dan seolah segera diselesaikan BPN. Padahal kasus yang semacam ini banyak. Ini momentum BPN bersih-bersih secara internal," Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaharuan Agraria Iwan Nurdin berbincang dengan SINDOnews, Kamis (11/2/2021).
Dia mengatakan momentum bersih-bersih BPN untuk memulihkan kepercayaan publik. Tidak hanya itu BPN perlu membuka posko pengaduan kasus mafia tanah dipimpin langsung oleh menteri. "Pola kasus tanah semacam ini lebih banyak hal-hal uang sifatnya pidana dan administrasi dari internal. Sebenarnya lebih mudah diselesaikan," tandas dia.
Ia menandaskan pemalsu sertifikat tanah dengan modus penipuan konsumen atau bisa disebut mafia tanah masih terus terjadi di lapangan. Aksi mafia tanah membuat rugi para korbannya yang umumnya orang-orang kay diperdaya aksi sindikat mafia tanah untuk mencari keuntungan.
Tidak sampai disitu, BPN sebaiknya juga mulai fokus ke konflik agraria, yakni persoalan agri yang memiliki dimensi sosial politik yang luas untuk diselesaikan secar lintas kelembagaan khususnya perkebunan, tambang, kehutanan dan pengadaan tanah.
"Kasus semacam Dino Pati Djalal ini banyak, dan karena beliau mantan pejabat tinggi negara, berpengaruh menjadi atensi dan seolah segera diselesaikan BPN. Padahal kasus yang semacam ini banyak. Ini momentum BPN bersih-bersih secara internal," Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaharuan Agraria Iwan Nurdin berbincang dengan SINDOnews, Kamis (11/2/2021).
Dia mengatakan momentum bersih-bersih BPN untuk memulihkan kepercayaan publik. Tidak hanya itu BPN perlu membuka posko pengaduan kasus mafia tanah dipimpin langsung oleh menteri. "Pola kasus tanah semacam ini lebih banyak hal-hal uang sifatnya pidana dan administrasi dari internal. Sebenarnya lebih mudah diselesaikan," tandas dia.
Ia menandaskan pemalsu sertifikat tanah dengan modus penipuan konsumen atau bisa disebut mafia tanah masih terus terjadi di lapangan. Aksi mafia tanah membuat rugi para korbannya yang umumnya orang-orang kay diperdaya aksi sindikat mafia tanah untuk mencari keuntungan.
Baca Juga
Tidak sampai disitu, BPN sebaiknya juga mulai fokus ke konflik agraria, yakni persoalan agri yang memiliki dimensi sosial politik yang luas untuk diselesaikan secar lintas kelembagaan khususnya perkebunan, tambang, kehutanan dan pengadaan tanah.
(nng)
tulis komentar anda