Duh! Mafia Tanah Beraksi Lagi, Korbannya Dokter Gigi
loading...
Ilustrasi. FOTO/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Mafia sertifikat tanah kembali beraksi. Selain Dino Patti Jalal korban-korban sindikat pemalsu sertifikat terus bermunculan ke publik salah satunya dokter gigi di Kelapa Gading, yakni Robert Sudjasmin dan korban lain seperti Anie Sri Cahyani di Bintaro hingga masyarakat Pulau Pari, di Kepulaun Seribu.
Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaharuan Agraria Iwan Nurdin mengungkapkan sindikat pemalsu sertifikat tanah dengan modus penipuan konsumen atau bisa disebut mafia tanah masih terjadi di lapangan. Aksi mafia tanah membuat rugi para korbannya yang umumnya adalah orang-orang kaya yang diperdaya aksi sindikat licin untuk mencari keuntungan
"Kasus semacam Dino Pati Djalal ini banyak, dan karena beliau mantan pejabat tinggi negara, berpengaruh menjadi atensi dan seolah segera diselesaikan BPN. Padahal kasus yang semacam ini banyak. Ini momentum BPN bersih-bersih secara internal," kata dia saat berbincang dengan SINDOnews, Kamis (11/2/2021).
Dia mengatakan momentum bersih-bersih BPN untuk memulihkan kepercayaan publik. Tidak hanya itu BPN perlu membuka posko pengaduan kasus mafia tanah dipimpin langsung oleh menteri. "Pola kasus tanah semacam ini lebih banyak hal-hal uang sifatnya pidana dan administrasi dari internal. Sebenarnya lebih mudah diselesaikan," tandas dia.
Tidak sampai disitu, BPN sebaiknya juga mulai fokus ke konflik agraria, yakni persoalan agri yang memiliki dimensi sosial politik yang luas untuk diselesaikan secar lintas kelembagaan khususnya perkebunan, tambang, kehutanan dan pengadaan tanah.
Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaharuan Agraria Iwan Nurdin mengungkapkan sindikat pemalsu sertifikat tanah dengan modus penipuan konsumen atau bisa disebut mafia tanah masih terjadi di lapangan. Aksi mafia tanah membuat rugi para korbannya yang umumnya adalah orang-orang kaya yang diperdaya aksi sindikat licin untuk mencari keuntungan
"Kasus semacam Dino Pati Djalal ini banyak, dan karena beliau mantan pejabat tinggi negara, berpengaruh menjadi atensi dan seolah segera diselesaikan BPN. Padahal kasus yang semacam ini banyak. Ini momentum BPN bersih-bersih secara internal," kata dia saat berbincang dengan SINDOnews, Kamis (11/2/2021).
Dia mengatakan momentum bersih-bersih BPN untuk memulihkan kepercayaan publik. Tidak hanya itu BPN perlu membuka posko pengaduan kasus mafia tanah dipimpin langsung oleh menteri. "Pola kasus tanah semacam ini lebih banyak hal-hal uang sifatnya pidana dan administrasi dari internal. Sebenarnya lebih mudah diselesaikan," tandas dia.
Tidak sampai disitu, BPN sebaiknya juga mulai fokus ke konflik agraria, yakni persoalan agri yang memiliki dimensi sosial politik yang luas untuk diselesaikan secar lintas kelembagaan khususnya perkebunan, tambang, kehutanan dan pengadaan tanah.
(nng)
Lihat Juga :
