Rawan Terpeleset jadi Buzzer, Pemerintah Disarankan Hapus Anggaran Influencer
Sabtu, 13 Februari 2021 - 14:04 WIB
Menurut Bhima, untuk sosialisasi program pemerintah bisa menggandeng atau melalui media resmi. Sebab secara pengawasan, promosi lewat media resmi juga jauh lebih mudah diawasi.
Jika pemerintah ingin menggunakan anggaran influencer boleh saja. Asalkan, berapa jumlah anggaran dan sumbernya bisa disampaikan kepada publik secara transparan mengingat dana yang digunakan berasal dari uang negara.
(Baca juga: Istana Tegaskan Tak Punya Buzzer tapi Influencer, Ini Perbedaannya... )
“Untuk sosialisasi kebijakan kan bisa gandeng media resmi yang pengawasannya mudah. Kalau pakai influencer apa bisa transparan ke publik karena ini kan uang pajak,” ucapnya.
Sebagai salah satu contohnya adalah program vaksinasi yang melibatkan banyak influencer. Menurutnya, selama transparansinya tidak bisa dipertanggung jawabkan, maka anggaran tersebut ada baiknya dialihkan ke pos lain.
Jika pemerintah ingin menggunakan anggaran influencer boleh saja. Asalkan, berapa jumlah anggaran dan sumbernya bisa disampaikan kepada publik secara transparan mengingat dana yang digunakan berasal dari uang negara.
(Baca juga: Istana Tegaskan Tak Punya Buzzer tapi Influencer, Ini Perbedaannya... )
“Untuk sosialisasi kebijakan kan bisa gandeng media resmi yang pengawasannya mudah. Kalau pakai influencer apa bisa transparan ke publik karena ini kan uang pajak,” ucapnya.
Sebagai salah satu contohnya adalah program vaksinasi yang melibatkan banyak influencer. Menurutnya, selama transparansinya tidak bisa dipertanggung jawabkan, maka anggaran tersebut ada baiknya dialihkan ke pos lain.
Lihat Juga :