Kabar Baik! Bantuan Rp12 Triliun Siap Ngucur
Selasa, 23 Februari 2021 - 20:32 WIB
Ilustrasi. FOTO/SINDOnews
JAKARTA - Pemerintah menganggarkan dana untuk perlindungan sosial sebesar Rp 157,4 triliun. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan anggaran perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 28,71 triliun, kartu sembako Rp 45,12 triliun, bantuan sosial tunai mencapai Rp12 triliun, kartu prakerja anggarannya Rp20 triliun, bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa dengan anggaran Rp 14,4 triliun dan perlindungan sosial mencapai Rp 37,18 triliun.
"Anggaran perlindungan sosial tetap untuk pertahankan masyarakat 40% terbawah. Namun tambahan belanja sosial yang extraordinary sudah mulai di faceout dan 2021 fokus pemulihan UMKM dan korporasi, insentif usaha tetap dipertahankan dan diperpanjang sampai Juli untuk akselerasi ekonomi," tutur Sri Mulyani dalam video virtual, Selasa (23/2/2021).
Lebih lanjut, pemerintah juga menyiapkan Rp 186,81 triliun untuk dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi. Anggaran ini meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu Rp 173,17 triliun. Program ini mencakup subsidi bunga usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebesar Rp 31,95 triliun, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp 17,34 triliun, subsidi imbal jasa penjamina (IJP) sebesar Rp 8,51 triliun, penyertaan modal negara (PMN) BUMN, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) mencapai Rp 58,76 triliun, penempatan dana Rp 66,99 triliun dan dukungan lainnya Rp 3,27 triliun.
Selain itu, anggaran program prioritas dianggarkan Rp 125,1 triliun meningkat dibandingkan tahun lalu Rp 66,59 triliun. Peningkatan anggaran ini sejalan dengan tantangan dan fokus pemulihan yang menunjukkan adanya pergeseran. Anggaran ini akan mencakup padat karya kemeterian lembaga (KL) sebesar Rp 27,33 triliun, ketahanan pangan Rp 47,1 triliun, kawasan industri Rp 11,22 triliun, pinjaman daerah Rp 10 triliun, ICT sebesar Rp 16,55 triliun, kemudian sektor pariwisata Rp 8,66 triliun dan pos untuk prioritas lainnya sebesar Rp 4,11 triliun.
"Program prioritas melonjak Rp 125 triliun jadi temen-temen media, terlihat kita menggeser desain PEN, sebab tantangan dan fokus pemulihan gambarkan pergerakan tanpa kurangi proteksi ke masyarakat. Komponen padat karya Rp 27 triliun untuk ketahanan pangan dan insentif usaha perpajakan akan dijaga hingga pertengahan tahun ini," tandas dia.
"Anggaran perlindungan sosial tetap untuk pertahankan masyarakat 40% terbawah. Namun tambahan belanja sosial yang extraordinary sudah mulai di faceout dan 2021 fokus pemulihan UMKM dan korporasi, insentif usaha tetap dipertahankan dan diperpanjang sampai Juli untuk akselerasi ekonomi," tutur Sri Mulyani dalam video virtual, Selasa (23/2/2021).
Lebih lanjut, pemerintah juga menyiapkan Rp 186,81 triliun untuk dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi. Anggaran ini meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu Rp 173,17 triliun. Program ini mencakup subsidi bunga usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebesar Rp 31,95 triliun, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp 17,34 triliun, subsidi imbal jasa penjamina (IJP) sebesar Rp 8,51 triliun, penyertaan modal negara (PMN) BUMN, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) mencapai Rp 58,76 triliun, penempatan dana Rp 66,99 triliun dan dukungan lainnya Rp 3,27 triliun.
Selain itu, anggaran program prioritas dianggarkan Rp 125,1 triliun meningkat dibandingkan tahun lalu Rp 66,59 triliun. Peningkatan anggaran ini sejalan dengan tantangan dan fokus pemulihan yang menunjukkan adanya pergeseran. Anggaran ini akan mencakup padat karya kemeterian lembaga (KL) sebesar Rp 27,33 triliun, ketahanan pangan Rp 47,1 triliun, kawasan industri Rp 11,22 triliun, pinjaman daerah Rp 10 triliun, ICT sebesar Rp 16,55 triliun, kemudian sektor pariwisata Rp 8,66 triliun dan pos untuk prioritas lainnya sebesar Rp 4,11 triliun.
"Program prioritas melonjak Rp 125 triliun jadi temen-temen media, terlihat kita menggeser desain PEN, sebab tantangan dan fokus pemulihan gambarkan pergerakan tanpa kurangi proteksi ke masyarakat. Komponen padat karya Rp 27 triliun untuk ketahanan pangan dan insentif usaha perpajakan akan dijaga hingga pertengahan tahun ini," tandas dia.
(nng)
tulis komentar anda