Daripada Cetak Uang, PPP Ajak Selamatkan Ekonomi lewat UMKM
Selasa, 19 Mei 2020 - 12:06 WIB
Anggota Badan Angggaran (Banggar) DPR dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha menilai usulan mencetak uang untuk penyelamatan ekonomi justru berbahaya. Foto/Ist
JAKARTA - Pemerintah diminta untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan bidang ekonomi di tengah pademi Covid-19. Anggota Badan Angggaran (Banggar) DPR dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha mengatakan, kebijakan yang diputuskan harus benar-benar mempunyai dampak positif untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia.
"Jika salah mengambil keputusan, perekonomian Indonesia bisa-bisa malah terpuruk semakin dalam," tuturnya, Selasa (19/5/2020).
(Baca Juga: Ekonom: Cetak Uang, Lebih Banyak Gagal Daripada Berhasil)
Salah satu kebijakan yang dinilai berpotensi memberikan dampak buruk adalah wacana atau usulan untuk mencetak uang dalam jumlah besar, mencapai Rp600 triliun. "Saya sebagai anggota Badan Anggaran DPR mewanti-wanti pemerintah agar tidak terburu-buru mencetak uang dalam jumlah besar, sebab ini sangat berbahaya bagi perekonomian nasional," tuturnya.
Menurutnya, pencetakan uang yang berlebihan tanpa underlying berpotensi memunculkan krisis ekonomi baru, hiperinflasi yang parah, seperti yang terjadi pada tahun 1998 dan tahun 1965.
"Pada tahun 1965, pencetakan uang juga bertujuan menyelamatkan ekonomi yang tengah terpuruk, namun hal itu malah menyebabkan hiperinflasi yang sangat parah yang ujungnya berakibat kepada kejatuhan Soekarno. Hal ini harus dihindari," paparnya.
Salah satu alternatif kebijakan yang bisa dipilih untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia di tengah pademi Covid-19 ini, kata Syaifullah, adalah dengan memberikan stimulus dalam bentuk modal kerja bagi UMKM. "UMKM terbukti menjadi garda terdepan dalam meningkatkan konsumsi domestik di dalam negeri. Pemerintah juga bisa memberikan pelatihan penjualan barang secara online bagi UMKM," katanya.
Menurutnya, stimulus dan pelatihan ini akan membuat UMKM bisa tetap bertahan di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). "Mereka bisa tetap berproduksi dan memasarkan barangnya dari rumah ke rumah. Dengan cara itu pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dengan baik, dan ekonomi Indonesia tidak semakin terpuruk jauh," pungkasnya.
"Jika salah mengambil keputusan, perekonomian Indonesia bisa-bisa malah terpuruk semakin dalam," tuturnya, Selasa (19/5/2020).
(Baca Juga: Ekonom: Cetak Uang, Lebih Banyak Gagal Daripada Berhasil)
Salah satu kebijakan yang dinilai berpotensi memberikan dampak buruk adalah wacana atau usulan untuk mencetak uang dalam jumlah besar, mencapai Rp600 triliun. "Saya sebagai anggota Badan Anggaran DPR mewanti-wanti pemerintah agar tidak terburu-buru mencetak uang dalam jumlah besar, sebab ini sangat berbahaya bagi perekonomian nasional," tuturnya.
Menurutnya, pencetakan uang yang berlebihan tanpa underlying berpotensi memunculkan krisis ekonomi baru, hiperinflasi yang parah, seperti yang terjadi pada tahun 1998 dan tahun 1965.
"Pada tahun 1965, pencetakan uang juga bertujuan menyelamatkan ekonomi yang tengah terpuruk, namun hal itu malah menyebabkan hiperinflasi yang sangat parah yang ujungnya berakibat kepada kejatuhan Soekarno. Hal ini harus dihindari," paparnya.
Salah satu alternatif kebijakan yang bisa dipilih untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia di tengah pademi Covid-19 ini, kata Syaifullah, adalah dengan memberikan stimulus dalam bentuk modal kerja bagi UMKM. "UMKM terbukti menjadi garda terdepan dalam meningkatkan konsumsi domestik di dalam negeri. Pemerintah juga bisa memberikan pelatihan penjualan barang secara online bagi UMKM," katanya.
Menurutnya, stimulus dan pelatihan ini akan membuat UMKM bisa tetap bertahan di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). "Mereka bisa tetap berproduksi dan memasarkan barangnya dari rumah ke rumah. Dengan cara itu pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dengan baik, dan ekonomi Indonesia tidak semakin terpuruk jauh," pungkasnya.
(fai)
tulis komentar anda