Utang Indonesia Nanjak 150 Persen dalam 5 Tahun

JAKARTA - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini mencatat, utang yang diwariskan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga periode kedua pemerintahannya mencapai Rp2.700 triliun. Jumlah itu tercatat naik selama 5-6 tahun kemudian atau di masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) .

Didik menyebut, akumulasi utang dari SBY hingga di era kedua pemerintahan Jokowi mencapai Rp6.336 triliun atau naik 150 persen. “Pada waktu SBY terakhir memimpin beralih ke Jokowi utangnya itu sekitar Rp2.700 triliun. Ibu Sri Mulyani (Kemenkeu) kemarin melihat datanya sendiri Rp6.336 triliun. Jadi 150 persen dalam waktu hanya 5-6 tahun," ujar Didik dalam diskusi virtual, Rabu (24/3/2021).



Dalam catatan Indef, jumlah tersebut tidak termasuk utang BUMN. Secara agregat, utang BUMN mencapai Rp2.140 triliun pada kuartal III-2020. Jumlah itu, lebih luas yang tidak saja menyangkut utang luar negeri (ULN) tapi juga semua liabilitas yang menjadi tanggung jawab BUMN.



"Ini belum termasuk warisan utang BUMN belum dihitung. Utang BUMN meningkat pesat di luar tabungan dan deposito Rp2.100 triliun. Kalau ditambah utang saat ini, Jokowi mewariskan Rp8.000 triliun utang. Ini suatu prestasi yang besar," kata dia.



Bahkan, Indef memperkirakan ULN di akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mencapai Rp10.000 triliun. Utang tersebut terdiri dari utang sektor publik. "Ini belum selesai pemerintahannya, kalau sudah selesai diperkirakan menjadi Rp10.000 triliun utang di APBN," kata dia.



Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir Januari 2021 mencapai USD420,7 miliar atau sekitar Rp5.889,8 triliun. Jumlah ini naik dari posisi Desember 2020 yang tercatat USD417,5 miliar dolar. Utang tersebut terdiri dari utang sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar USD213,6 miliar dan sektor swasta (termasuk BUMN) USD207,1 miliar.