Beban Covid-19 Luar Biasa, Sri Mulyani: Tidak Mungkin Kami Lakukan Sendiri
Kamis, 25 Maret 2021 - 13:37 WIB
Menkeu Sri Mulyani menerangkan, meredam dampak Pandemi tidak mungkin dilakukan sendiri karena beban Covid-19 sudah sangat luar biasa. Foto/Dok
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan, bahwa APBN 2021 harus tepat sasaran dan efektif penyalurannya demi pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Namun, dia mengakui bahwa APBN tidak mungkin bekerja sendirian.
"Kami bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama, karena ini luar biasa bebannya, tidak mungkin kami lakukan sendiri," ucap Sri Mulyani dalam diskusi virtual di Jakarta, Kamis (25/3/2021).
Untuk UMKM, dia mengatakan, bahwa penempatan dana itu semua harus melalui sektor keuangan, di mana kesehatan perbankan menjadi hal penting. Dalam hal ini, OJK mendukung melalui regulasinya agar program PEN bisa berjalan. Juga ada peran LPS untuk menjaga confidence masyarakat agar menempatkan dana di perbankan terjaga.
"Dengan kerja sama luar biasa ini, kita bisa menahan kontraksi tidak cukup dalam. Meski di kuartal II ini kita kontraksi 5,3%, ini sekarang kita akselerasi di 2021 sehingga kita bisa memberikan kesempatan kerja dan mengembalikan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.
Mantan Direktur Bank Dunia itu menekankan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian dan Menko Bidang Maritim dan Investasi terus melakukan reformasi di dalam kegiatan investasi, maka dari itu UU Cipta Kerja penting.
"Ini adalah bagian yang melengkapi APBN, BI, OJK, dan reformasi di bidang struktural dilakukan agar Indonesia tidak hanya pulih, tapi tumbuh dengan kuat," tukasnya.
"Kami bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama, karena ini luar biasa bebannya, tidak mungkin kami lakukan sendiri," ucap Sri Mulyani dalam diskusi virtual di Jakarta, Kamis (25/3/2021).
Untuk UMKM, dia mengatakan, bahwa penempatan dana itu semua harus melalui sektor keuangan, di mana kesehatan perbankan menjadi hal penting. Dalam hal ini, OJK mendukung melalui regulasinya agar program PEN bisa berjalan. Juga ada peran LPS untuk menjaga confidence masyarakat agar menempatkan dana di perbankan terjaga.
"Dengan kerja sama luar biasa ini, kita bisa menahan kontraksi tidak cukup dalam. Meski di kuartal II ini kita kontraksi 5,3%, ini sekarang kita akselerasi di 2021 sehingga kita bisa memberikan kesempatan kerja dan mengembalikan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.
Mantan Direktur Bank Dunia itu menekankan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian dan Menko Bidang Maritim dan Investasi terus melakukan reformasi di dalam kegiatan investasi, maka dari itu UU Cipta Kerja penting.
"Ini adalah bagian yang melengkapi APBN, BI, OJK, dan reformasi di bidang struktural dilakukan agar Indonesia tidak hanya pulih, tapi tumbuh dengan kuat," tukasnya.
(akr)
tulis komentar anda