Anggaran Kesehatan Berlipat Ganda, Sri Mulyani Beberkan Buat Apa Saja
loading...
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, bahwa anggaran kesehatan pada tahun 2019 mencapai Rp113 triliun dan di tahun 2021 naik dua kali lipat sampai Rp300 triliun. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa belanja negara untuk bidang kesehatan memungkinkan pemerintah untuk membeli alat testing, lalu dilakukan tracing. Lalu bagi masyarakat yang terkena Covid-19, biaya penyembuhannya ditanggung negara.
"Kita juga memberikan insentif kepada tenaga kesehatan (nakes), menyediakan rumah sakit (RS), dan tempat isolasi. Dan sekarang, kita mengadakan vaksin," ucap Menkeu Sri Mulyani dalam diskusi virtual di Jakarta, Kamis (25/3/2021).
Sebelumnya, dia mengatakan bahwa anggaran kesehatan pada tahun 2019 mencapai Rp113 triliun dan di tahun 2021 naik dua kali lipat sampai Rp300 triliun.
"Namun, kendalanya tidak hanya di bidang kesehatan saja. Ada masyarakat yang tidak bisa berkegiatan sosial, dan kondisi ini juga mematikan kegiatan usaha, maka pemerintah membantu masyarakat yang miskin dalam golongan 30% terbawah dan membantu UMKM," terangnya.
Dia mengatakan, bahwa fokus pemerintah juga diberikan kapada UMKM dikarenakan mereka langsung kehilangan kesempatan kerja. Dalam PEN, ada anggaran Rp210 triliun yang ditujukan untuk Program Keluarga Harapan (PKH), BLT, sembako, BLT Desa, subsidi listrik 450va dan 900va, juga internet untuk para pelajar dan para guru.
"Semua ini menggunakan anggaran negara. Kami bisa merumuskan kebijakan dengan cepat karena kami secara transparan menyampaikan kepada DPR dan dibahas bersama," pungkasnya.
"Kita juga memberikan insentif kepada tenaga kesehatan (nakes), menyediakan rumah sakit (RS), dan tempat isolasi. Dan sekarang, kita mengadakan vaksin," ucap Menkeu Sri Mulyani dalam diskusi virtual di Jakarta, Kamis (25/3/2021).
Sebelumnya, dia mengatakan bahwa anggaran kesehatan pada tahun 2019 mencapai Rp113 triliun dan di tahun 2021 naik dua kali lipat sampai Rp300 triliun.
"Namun, kendalanya tidak hanya di bidang kesehatan saja. Ada masyarakat yang tidak bisa berkegiatan sosial, dan kondisi ini juga mematikan kegiatan usaha, maka pemerintah membantu masyarakat yang miskin dalam golongan 30% terbawah dan membantu UMKM," terangnya.
Dia mengatakan, bahwa fokus pemerintah juga diberikan kapada UMKM dikarenakan mereka langsung kehilangan kesempatan kerja. Dalam PEN, ada anggaran Rp210 triliun yang ditujukan untuk Program Keluarga Harapan (PKH), BLT, sembako, BLT Desa, subsidi listrik 450va dan 900va, juga internet untuk para pelajar dan para guru.
"Semua ini menggunakan anggaran negara. Kami bisa merumuskan kebijakan dengan cepat karena kami secara transparan menyampaikan kepada DPR dan dibahas bersama," pungkasnya.
(akr)
Explore More