Bukan Perkara Impor, Ini Biang Persoalan Beras Menurut AEPI

JAKARTA - Rencana pemerintah impor beras dalam jumlah cukup besar, yakni 1 juta ton, mengundang polemik. Belakangan, presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa tidak akan ada beras impor yang masuk pada semester I/2020 ini.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menilai impor beras diperlukan karena ada kekhawatiran hasil panen raya tidak sesuai dengan target. Di lain pihak, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) menyatakan bahwa stok beras aman di gudangnya.

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai polemik impor beras selalu berulang. Bahkan, tak ada yang bisa menjamin kejadian ini tidak terulang lagi di tahun depan.





"Sebetulnya impor atau tidak impor, menyerap produk petani domestik atau tidak, itu hanya sebagian kecil dari persoalan beras. Karena masalah beras sampai hari ini yang tidak disentuh pemerintah adalah kebijakannya tidak terintegrasi, terputus di sana sini," ujarnya ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Minggu (28/3/2021).

Menurut dia, pemerintah harus merancang ulang dan merumuskan kebijakan terkait beras agar tidak lagi terulang kejadian seperti ini. "Kalau tidak diselesaikan akan selalu begini," tuturnya.

Khudori melanjutkan, impor beras sebaiknya dilakukan di bulan September pada saat musim panen gadu. "Kalau kita menentukan pada September atau Agustus, itu di tangan sudah punya data kira-kira 85% produksi nasional apakah bagus atau tidak. Kalau tidak bagus dan kurang, ya putuskanlah impor," ungkapnya.



Menurut dia, saat ini impor beras bukanlah tindakan tepat mengingat sudah memasuki panen raya. "Kecuali, ada kejadian luar biasa seperti bencana alam, banjir, kekeringan," tandasnya.