Genjot Daya Beli Masyarakat, Penyaluran Bansos dan THR Dipercepat
Jum'at, 23 April 2021 - 13:58 WIB
Ilustrasi. Foto/Okezone/Arif Julianto
JAKARTA - Pemerintah mempercepat pencairan bantuan sosial (bansos) hingga mendorong perusahaan mengucurkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para karyawan tepat waktu. Dengan demikian diharapkan daya beli masyarakat bisa naik meski pun tidak mudik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah mendorong kemampuan daya beli masyarakat. Karena itu, dia juga sudah menyiapkan program untuk memacu keseimbangan supply dan demand. Beberapa di antaranya, yakni dikebutnya penyaluran target output perlindungan sosial antara lain, Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako dan lainnya. Program yang belum terpenuhi pada triwulan I akan didorong cair pada April hingga Mei 2021.
“Menjelang Lebaran, pemerintah akan mempercepat pencairan kartu sembako dari Juni ke awal Mei,” ujar Airlangga di Jakarta, Jumat (23/4/2021).
Total penyaluran program perlindungan sosial diperkirakan Rp14,12 triliun. Airlangga juga mengatakan, pemerintah menyiapkan bansos beras bagi masyarakat melalui program bantuan beras 10 kilogram untuk masing-masing penerima kartu sembako. Kendati begitu, mantan anggota DPR ini kembali mengingatkan perusahaan swasta agar membayar THR kepada karyawan jelang Lebaran 2021. THR diyakini bisa membantu pertumbuhan ekonomi.
Menurut Airlangga, kasus Covid-19 yang sekarang makin terkendali mesti diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi. THR juga akan diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri. THR dan Gaji ke-13 bisa mendorong konsumsi masyarakat. Program-program Kementerian Koordinator Perekonomian nantinya bersinergi dengan THR swasta untuk meningkatkan daya beli. Diharapkan ekonomi bisa kembali ke level pertumbuhan pra Covid-19 sebesar 5% pada akhir tahun. Karena itu, ekonomi perlu tumbuh 6,7% di kuartal II/2021.
Ekonom Bahana Sekuritas, Putera Satria Sambijantoro meyakini, kebijakan larangan mudik memicu perbaikan ekonomi di kota besar. Menurutnya, Covid-19 telah membuat tatanan ekonomi di kota besar berdarah-darah. Artinya, dengan larangan mudik yang dibarengi THR dan program bantuan pemerintah, bisa membantu perbaikan ekonomi di kota besar. Berdasarkan Google Retail Mobility, aktivitas ekonomi yang lebih cepat pulih itu ada di daerah. Antara lain di Sumatera, Kalimantan dan Jawa Tengah. “Masyarakat di sana cukup kuat aktivitas ekonominya dibanding Jakarta dan Bali,” tutur Putera.
Putera menilai, kebijakan larangan mudik perlu didukung. Selain untuk menekan Covid-19, juga membantu perbaikan ekonomi. “Karena tidak ada pengalihan uang dari kota ke daerah. Larangan mudik bisa membangkitkan perputaran uang di kota besar yang sedang terpuruk,” terangnya.
Dia juga menjelaskan, larangan mudik akan mendorong masyarakat mengirimkan hadiah Lebaran secara online. Bahkan, fenomena ini akan merangsang pertumbuhan ekonomi digital. “Ada larangan mudik itu akan mendorong bisnis logistik, ecommerce dan UMKM. Masyarakat yang tidak bisa pergi akan mengirim paket atau belanja online untuk keluarga di kampung halamannya,” katanya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah mendorong kemampuan daya beli masyarakat. Karena itu, dia juga sudah menyiapkan program untuk memacu keseimbangan supply dan demand. Beberapa di antaranya, yakni dikebutnya penyaluran target output perlindungan sosial antara lain, Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako dan lainnya. Program yang belum terpenuhi pada triwulan I akan didorong cair pada April hingga Mei 2021.
Baca Juga
“Menjelang Lebaran, pemerintah akan mempercepat pencairan kartu sembako dari Juni ke awal Mei,” ujar Airlangga di Jakarta, Jumat (23/4/2021).
Total penyaluran program perlindungan sosial diperkirakan Rp14,12 triliun. Airlangga juga mengatakan, pemerintah menyiapkan bansos beras bagi masyarakat melalui program bantuan beras 10 kilogram untuk masing-masing penerima kartu sembako. Kendati begitu, mantan anggota DPR ini kembali mengingatkan perusahaan swasta agar membayar THR kepada karyawan jelang Lebaran 2021. THR diyakini bisa membantu pertumbuhan ekonomi.
Menurut Airlangga, kasus Covid-19 yang sekarang makin terkendali mesti diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi. THR juga akan diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri. THR dan Gaji ke-13 bisa mendorong konsumsi masyarakat. Program-program Kementerian Koordinator Perekonomian nantinya bersinergi dengan THR swasta untuk meningkatkan daya beli. Diharapkan ekonomi bisa kembali ke level pertumbuhan pra Covid-19 sebesar 5% pada akhir tahun. Karena itu, ekonomi perlu tumbuh 6,7% di kuartal II/2021.
Ekonom Bahana Sekuritas, Putera Satria Sambijantoro meyakini, kebijakan larangan mudik memicu perbaikan ekonomi di kota besar. Menurutnya, Covid-19 telah membuat tatanan ekonomi di kota besar berdarah-darah. Artinya, dengan larangan mudik yang dibarengi THR dan program bantuan pemerintah, bisa membantu perbaikan ekonomi di kota besar. Berdasarkan Google Retail Mobility, aktivitas ekonomi yang lebih cepat pulih itu ada di daerah. Antara lain di Sumatera, Kalimantan dan Jawa Tengah. “Masyarakat di sana cukup kuat aktivitas ekonominya dibanding Jakarta dan Bali,” tutur Putera.
Putera menilai, kebijakan larangan mudik perlu didukung. Selain untuk menekan Covid-19, juga membantu perbaikan ekonomi. “Karena tidak ada pengalihan uang dari kota ke daerah. Larangan mudik bisa membangkitkan perputaran uang di kota besar yang sedang terpuruk,” terangnya.
Dia juga menjelaskan, larangan mudik akan mendorong masyarakat mengirimkan hadiah Lebaran secara online. Bahkan, fenomena ini akan merangsang pertumbuhan ekonomi digital. “Ada larangan mudik itu akan mendorong bisnis logistik, ecommerce dan UMKM. Masyarakat yang tidak bisa pergi akan mengirim paket atau belanja online untuk keluarga di kampung halamannya,” katanya.
tulis komentar anda