Jadi Dirut Pertamina Hulu Rokan, Rekam Jejak Teman Arcandra Tuai Kontroversi

Menurut dia usulan Buyung sebagai Dirut PHR terungkap dari Surat Dirut Pertamina pada 30 April 2021 perihal pemberitahuan ditujukan kepada Kepala SKK Migas untuk bisa diproses administrasi atas usulan dari Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Pertamina tertanggal 23 April 2021. Apabila melihat fomulering surat tersebut, kata Yusri, status Menteri BUMN bukan selaku kuasa RUPS Pertamina. Sebab itu, secara UU Perseroan Terbatas (PT) dan Anggaran Dasar langkah tersebut tidak tepat. “Terlalu jauh mencampuri urusan cucu perusahaan dalam hal ini wilayah wewenangnya subholding PHR,” tandasnya.

Yusri beranggapan pemilihan bos PHR tidak dilakukan secara profesional dan jauh berdasarkan kualitas mumpuni sebagai nahkoda di sektor hulu. Apalagi Blok Rokan memiliki andil besar dalam mendongkrak produksi migas nasional. Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan. Penujukkan Buyung dianggap kontroversial. Pasalnya, masih banyak internal Pertamina yang laik menempati posisi tersebut dengan track record pengalaman jauh lebih mumpuni di hulu migas.

Baca Juga: PNS Boleh Mudik, Asalkan Penuhi Syarat Ini

Ia beranggapan, Buyung tidak cukup berpengalaman di sektor hulu migas. Karirnya di hulu migas RI berawal hanya dari kedekatannya dengan Mantan Menteri ESDM Arcandra Tahar kemudian kemudian diangkat sebagai staf ahli selanjutnya menjabat sebagai deputi SKK Migas. Padahal menjadi Dirut PHR memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar karena Blok Rokan menjadi andalan dalam mencapai Program 1 Juta Barel Minyak. “Jika gagal mencapai target produksi maka semua mata akan tertuju ke PHR. Tentu ini akan menjadi pekerjaan yang sangat berat,” tandas dia.