Jadi Dirut Pertamina Hulu Rokan, Rekam Jejak Teman Arcandra Tuai Kontroversi
Kamis, 06 Mei 2021 - 19:05 WIB
Ilustrasi. FOTO/SINDOnews
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) secara resmi melakukan perombakan jajaran di tingkat direksi di lingkungan subholding hulu migas. Salah satunya ialah perombakan di struktur top manajemen PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) . Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Pertamina atas perintah Menteri BUMN Erick Thohir resmi mencopot Ricardo Perdana Yudantoro sebagai Dirut PHR sebelumnya digantikan oleh Deputi Perencanaan SKK Migas Jaffee Arizona Suardin.
Sejumlah kalangan pun menilai penunjukan pejabat SKK Migas yang akrab dipanggi Buyung sebagai Dirut PHR menuai tanda tanya. Penunjukan Buyung sebagai Dirut PHR penuh dengan kontroversi. Pasalnya banyak karir dari internal Pertamina yang seharusnya lebih layak menduduki posisi tersebut.
Belum lagi, Buyung juga dianggap tidak mempunyai pengalaman cukup di sektor hulu migas karena baru tujuh tahun berkarir di hulu migas RI, itupun sebagai enggineer bidang keselamatan kerja (Health Safety Security Environmental/HSSE) kalah jauh dengan pejabat yang saat ini diganti telah melang-lang buana diberbagai ladang eksplorasi dan produksi migas. “Pemilihan Buyung menjadi tanda tanya besar publik. Disamping mendadak, apa dasar pertimbangannya menjadi tidak wajar,” ujar Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman, Kamis (6/5/2021).
Menurut dia usulan Buyung sebagai Dirut PHR terungkap dari Surat Dirut Pertamina pada 30 April 2021 perihal pemberitahuan ditujukan kepada Kepala SKK Migas untuk bisa diproses administrasi atas usulan dari Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Pertamina tertanggal 23 April 2021. Apabila melihat fomulering surat tersebut, kata Yusri, status Menteri BUMN bukan selaku kuasa RUPS Pertamina. Sebab itu, secara UU Perseroan Terbatas (PT) dan Anggaran Dasar langkah tersebut tidak tepat. “Terlalu jauh mencampuri urusan cucu perusahaan dalam hal ini wilayah wewenangnya subholding PHR,” tandasnya.
Yusri beranggapan pemilihan bos PHR tidak dilakukan secara profesional dan jauh berdasarkan kualitas mumpuni sebagai nahkoda di sektor hulu. Apalagi Blok Rokan memiliki andil besar dalam mendongkrak produksi migas nasional. Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan. Penujukkan Buyung dianggap kontroversial. Pasalnya, masih banyak internal Pertamina yang laik menempati posisi tersebut dengan track record pengalaman jauh lebih mumpuni di hulu migas.
Ia beranggapan, Buyung tidak cukup berpengalaman di sektor hulu migas. Karirnya di hulu migas RI berawal hanya dari kedekatannya dengan Mantan Menteri ESDM Arcandra Tahar kemudian kemudian diangkat sebagai staf ahli selanjutnya menjabat sebagai deputi SKK Migas. Padahal menjadi Dirut PHR memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar karena Blok Rokan menjadi andalan dalam mencapai Program 1 Juta Barel Minyak. “Jika gagal mencapai target produksi maka semua mata akan tertuju ke PHR. Tentu ini akan menjadi pekerjaan yang sangat berat,” tandas dia.
Sejumlah kalangan pun menilai penunjukan pejabat SKK Migas yang akrab dipanggi Buyung sebagai Dirut PHR menuai tanda tanya. Penunjukan Buyung sebagai Dirut PHR penuh dengan kontroversi. Pasalnya banyak karir dari internal Pertamina yang seharusnya lebih layak menduduki posisi tersebut.
Belum lagi, Buyung juga dianggap tidak mempunyai pengalaman cukup di sektor hulu migas karena baru tujuh tahun berkarir di hulu migas RI, itupun sebagai enggineer bidang keselamatan kerja (Health Safety Security Environmental/HSSE) kalah jauh dengan pejabat yang saat ini diganti telah melang-lang buana diberbagai ladang eksplorasi dan produksi migas. “Pemilihan Buyung menjadi tanda tanya besar publik. Disamping mendadak, apa dasar pertimbangannya menjadi tidak wajar,” ujar Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman, Kamis (6/5/2021).
Menurut dia usulan Buyung sebagai Dirut PHR terungkap dari Surat Dirut Pertamina pada 30 April 2021 perihal pemberitahuan ditujukan kepada Kepala SKK Migas untuk bisa diproses administrasi atas usulan dari Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Pertamina tertanggal 23 April 2021. Apabila melihat fomulering surat tersebut, kata Yusri, status Menteri BUMN bukan selaku kuasa RUPS Pertamina. Sebab itu, secara UU Perseroan Terbatas (PT) dan Anggaran Dasar langkah tersebut tidak tepat. “Terlalu jauh mencampuri urusan cucu perusahaan dalam hal ini wilayah wewenangnya subholding PHR,” tandasnya.
Yusri beranggapan pemilihan bos PHR tidak dilakukan secara profesional dan jauh berdasarkan kualitas mumpuni sebagai nahkoda di sektor hulu. Apalagi Blok Rokan memiliki andil besar dalam mendongkrak produksi migas nasional. Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan. Penujukkan Buyung dianggap kontroversial. Pasalnya, masih banyak internal Pertamina yang laik menempati posisi tersebut dengan track record pengalaman jauh lebih mumpuni di hulu migas.
Ia beranggapan, Buyung tidak cukup berpengalaman di sektor hulu migas. Karirnya di hulu migas RI berawal hanya dari kedekatannya dengan Mantan Menteri ESDM Arcandra Tahar kemudian kemudian diangkat sebagai staf ahli selanjutnya menjabat sebagai deputi SKK Migas. Padahal menjadi Dirut PHR memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar karena Blok Rokan menjadi andalan dalam mencapai Program 1 Juta Barel Minyak. “Jika gagal mencapai target produksi maka semua mata akan tertuju ke PHR. Tentu ini akan menjadi pekerjaan yang sangat berat,” tandas dia.
(nng)
tulis komentar anda