Satgas Covid Yakin Ekonomi Tetap Jalan Meski Ada Larangan Mudik
Rabu, 19 Mei 2021 - 18:00 WIB
Tes antigen bagi pemudik. Foto/Okezone/Arif Julianto
JAKARTA - Pemerintah resmi melarang semua kalangan untuk mudik Lebaran pada tahun ini, tepatnya 6-17 Mei 2021. Kebijakan ini diambil untuk menekan meluasnya kasus Covid-19 pascalibur lebaran.
Juru Bicara (jubir) Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 melalui peniadaan mudik dengan strategi penyekatan di berbagai wilayah cukup efektif. Hal ini terlihat dari berkurangnya jumlah masyarakat yang ingin berangkat mudik ke berbagai wilayah.
“Berdasarkan survei litbang Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dalam masa pandemi ini yang mau mudik sebesar 33% itu kan sudah 89 juta orang. Namun, setelah kita buat kebijakan peniadaan mudik langsung turun menjadi 11% yakni sekitar 28 jutaan orang tetap memaksakan mudik,” ujarnya dalam Market Review IDX Channel, Rabu (19/5/2021).
Kemudian, kata dia, setelah dilakukan sosialisasi secara ketat dan masif, jumlah masyarakat yang mudik kembali turun menjadi sebesar 7% atau 18,9 juta orang.
“Akhirnya yang keluar daerah ke Sumatera maupun ke Jawa, itu totalnya sekitar 1,5 juta orang dan maksimum 2 juta orang. Artinya, kurang dari 10% dari yang 7% tadi, jadi jumlahnya sedikit,” tuturnya.
Akan tetapi, menurut dia, jumlah 1,5 juta orang itu merupakan jumlah yang besar jika mereka tertular atau menularkan orang lain di tempat tujuan atau sebaliknya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penapisan di berbagai titik untuk mencegah hal tersebut terjadi.
“Screening kita supaya orang yang kembali tidak membawa penyakit. Kalau dia sampai positif, ya dia berhenti di situ isolasi mandiri, dan seterusnya, di fasilitas lokal. Sampai tempat tujuannya pun, kita minta karantina mandiri selama 5 x 24 jam melalui posko, dan seterusnya,” jelas dia.
Wiku juga menilai berbagai pembatasan dan pengetatan yang dilakukan tersebut tidak akan membuat perekonomian terhenti. Menurut dia, ekonomi akan tetap berjalan walau tidak secara cepat.
“Jadi dengan cara kayak gitu kita betul-betul ngerem, tapi apakah ekonominya berhenti? Enggak juga, ekonominya tetap jalan juga seperti apa yang ada sekarang dan kita lihat. Tapi ekonomi yang tidak digaspol,” tukasnya.
Juru Bicara (jubir) Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 melalui peniadaan mudik dengan strategi penyekatan di berbagai wilayah cukup efektif. Hal ini terlihat dari berkurangnya jumlah masyarakat yang ingin berangkat mudik ke berbagai wilayah.
“Berdasarkan survei litbang Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dalam masa pandemi ini yang mau mudik sebesar 33% itu kan sudah 89 juta orang. Namun, setelah kita buat kebijakan peniadaan mudik langsung turun menjadi 11% yakni sekitar 28 jutaan orang tetap memaksakan mudik,” ujarnya dalam Market Review IDX Channel, Rabu (19/5/2021).
Kemudian, kata dia, setelah dilakukan sosialisasi secara ketat dan masif, jumlah masyarakat yang mudik kembali turun menjadi sebesar 7% atau 18,9 juta orang.
“Akhirnya yang keluar daerah ke Sumatera maupun ke Jawa, itu totalnya sekitar 1,5 juta orang dan maksimum 2 juta orang. Artinya, kurang dari 10% dari yang 7% tadi, jadi jumlahnya sedikit,” tuturnya.
Akan tetapi, menurut dia, jumlah 1,5 juta orang itu merupakan jumlah yang besar jika mereka tertular atau menularkan orang lain di tempat tujuan atau sebaliknya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penapisan di berbagai titik untuk mencegah hal tersebut terjadi.
“Screening kita supaya orang yang kembali tidak membawa penyakit. Kalau dia sampai positif, ya dia berhenti di situ isolasi mandiri, dan seterusnya, di fasilitas lokal. Sampai tempat tujuannya pun, kita minta karantina mandiri selama 5 x 24 jam melalui posko, dan seterusnya,” jelas dia.
Wiku juga menilai berbagai pembatasan dan pengetatan yang dilakukan tersebut tidak akan membuat perekonomian terhenti. Menurut dia, ekonomi akan tetap berjalan walau tidak secara cepat.
“Jadi dengan cara kayak gitu kita betul-betul ngerem, tapi apakah ekonominya berhenti? Enggak juga, ekonominya tetap jalan juga seperti apa yang ada sekarang dan kita lihat. Tapi ekonomi yang tidak digaspol,” tukasnya.
(ind)
tulis komentar anda