Investor Mau Masuk ke NTT, Bahlil: Kasih Panggung Anak Daerah bukan Orang Jakarta
Minggu, 23 Mei 2021 - 08:10 WIB
“Kalau kita menolak investasi, bagaimana ekonomi kita, cipta lapangan kerja dan kesejahteraan terwujud. Kalau semua syarat dipenuhi, maka tidak ada alasan menolak masuknya investasi,” tambah Bahlil.
Pada kunjungan kerja ini, Bahlil juga memberikan kuliah umum di Universitas Citra Bangsa, Kupang. Dalam kesempatan tersebut, Bahlil mendorong para mahasiswa untuk menjadi pengusaha, sebagai solusi terbaik menciptakan lapangan kerja.
Saat ini pemerintah melalui UU CK memberikan kemudahan perizinan investasi, sehingga setiap orang dapat dengan mudah menjadi pengusaha dan mengurus perizinannya.
Abraham Paul Liyanto selaku Ketua Satgas Percepatan Investasi Wilatah Bali, NTT, dan NTB menyampaikan, bahwa perlunya kerja sama antara pemerintah pusat dengan dunia usaha dalam rangka mengeksekusi kendala investasi yang terjadi di daerah, sehingga terwujud kemudahan berusaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Paul menjelaskan, bahwa jika nantinya ada permasalahan investasi yang tidak dapat diselesaikan di level Provinsi, maka dapat dibawa ke pemerintah pusat dan dilaporkan ke Presiden RI.
“Harapannya agar pemerintah pusat dapat mewujudkan percepatan perizinan investasi serta membantu mengeksekusi hambatan investasi yang ada di daerah,” ujar Abraham yang juga merupakan Ketua Umum KADIN Provinsi NTT tersebut.
Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi di provinsi NTT pada periode triwulan I (Januari-Maret) tahun 2021 untuk PMDN tercatat sebesar Rp566,9 miliar, sedangkan PMA sebesar USD39,9 juta.
Pada kunjungan kerja ini, Bahlil juga memberikan kuliah umum di Universitas Citra Bangsa, Kupang. Dalam kesempatan tersebut, Bahlil mendorong para mahasiswa untuk menjadi pengusaha, sebagai solusi terbaik menciptakan lapangan kerja.
Saat ini pemerintah melalui UU CK memberikan kemudahan perizinan investasi, sehingga setiap orang dapat dengan mudah menjadi pengusaha dan mengurus perizinannya.
Abraham Paul Liyanto selaku Ketua Satgas Percepatan Investasi Wilatah Bali, NTT, dan NTB menyampaikan, bahwa perlunya kerja sama antara pemerintah pusat dengan dunia usaha dalam rangka mengeksekusi kendala investasi yang terjadi di daerah, sehingga terwujud kemudahan berusaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Paul menjelaskan, bahwa jika nantinya ada permasalahan investasi yang tidak dapat diselesaikan di level Provinsi, maka dapat dibawa ke pemerintah pusat dan dilaporkan ke Presiden RI.
“Harapannya agar pemerintah pusat dapat mewujudkan percepatan perizinan investasi serta membantu mengeksekusi hambatan investasi yang ada di daerah,” ujar Abraham yang juga merupakan Ketua Umum KADIN Provinsi NTT tersebut.
Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi di provinsi NTT pada periode triwulan I (Januari-Maret) tahun 2021 untuk PMDN tercatat sebesar Rp566,9 miliar, sedangkan PMA sebesar USD39,9 juta.
(akr)
tulis komentar anda