Jokowi Marah, Bangun Pelabuhan Tapi Gak Ada Akses Jalan
Kamis, 27 Mei 2021 - 13:22 WIB
Presiden Joko Widodo. FOTO/dok.SINDOnews
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar kualitas perencanaan pembangunan terus ditingkatkan. Dia melihat masih ada program yang tidak jelas ukuran keberhasilannya.
“Tidak jelas sasarannya. Anggaran itu yang mau disasar apa. Sehingga ini tidak mendukung pencapaian dari tujuan. Dan tidak sinkron dengan program atau kegiatan lainnya. Sehingga kesenjangan antara arah pembangunan pemerintah pusat dengan daerah itu masih terjadi,” katanya saat peresmian pembukaan rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (27/5/2021).
Dia juga melihat karena perencanaan yang kurang matang membuat implementasi program juga tak maksimal. Dia menemukan beberapa pembangunan waduk tapi tanpa disertai dengan fasilitas pendukung. “Saya ini di lapangan terus. Ada waduk, tidak ada irigasinya. Irigasi primer, sekunder, tersier itu gak ada. Ada itu. Saya temukan di lapangan. Ada yang membangun pelabuhan, pelabuhan baru engga ada akses jalan ke situ. Apa apaan ? Gimana pelabuhan itu bisa digunakan ? Ada dan tidak hanya satu,” ujarnya.
Dia meminta Badan Pengawasa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) melakukan pengawalan terhadap perencanaan pembangunan. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya daya ungkit program yang dilaksanakan. “Dan masyarakat juga yang dirugikan karena tidak mendapatkan manfaat dari program itu. Karena itu saya perintahkan, saya instruksikan agar BPKP dan APIP kementerian, lembaga dan daerah kawal dari hulu sejak awal pada saat perencanaan harus diikuti,” tuturnya.
Jokowi menegaskan agar tidak selalu mengulang-ulang perencanaan dari tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya hal tersebut tidak lah pas. “Tidak adaptif terhadap situasi hari ini. Sekali lagi, dalam 3 tahun ini, apalagi adanya pandemi ini, disrupsi, arus gelombang perubahan itu betul-betul nyata dan bergerak sangat cepat sekali. Sehingga semuanya harus beradaptasi dengan arus gelombang perubahan itu,” pungkasnya.
“Tidak jelas sasarannya. Anggaran itu yang mau disasar apa. Sehingga ini tidak mendukung pencapaian dari tujuan. Dan tidak sinkron dengan program atau kegiatan lainnya. Sehingga kesenjangan antara arah pembangunan pemerintah pusat dengan daerah itu masih terjadi,” katanya saat peresmian pembukaan rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (27/5/2021).
Dia juga melihat karena perencanaan yang kurang matang membuat implementasi program juga tak maksimal. Dia menemukan beberapa pembangunan waduk tapi tanpa disertai dengan fasilitas pendukung. “Saya ini di lapangan terus. Ada waduk, tidak ada irigasinya. Irigasi primer, sekunder, tersier itu gak ada. Ada itu. Saya temukan di lapangan. Ada yang membangun pelabuhan, pelabuhan baru engga ada akses jalan ke situ. Apa apaan ? Gimana pelabuhan itu bisa digunakan ? Ada dan tidak hanya satu,” ujarnya.
Dia meminta Badan Pengawasa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) melakukan pengawalan terhadap perencanaan pembangunan. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya daya ungkit program yang dilaksanakan. “Dan masyarakat juga yang dirugikan karena tidak mendapatkan manfaat dari program itu. Karena itu saya perintahkan, saya instruksikan agar BPKP dan APIP kementerian, lembaga dan daerah kawal dari hulu sejak awal pada saat perencanaan harus diikuti,” tuturnya.
Jokowi menegaskan agar tidak selalu mengulang-ulang perencanaan dari tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya hal tersebut tidak lah pas. “Tidak adaptif terhadap situasi hari ini. Sekali lagi, dalam 3 tahun ini, apalagi adanya pandemi ini, disrupsi, arus gelombang perubahan itu betul-betul nyata dan bergerak sangat cepat sekali. Sehingga semuanya harus beradaptasi dengan arus gelombang perubahan itu,” pungkasnya.
(nng)
tulis komentar anda