Dorong Proyek Gas Laut Dalam, Pemerintah Siapkan Paket Stimulus
Rabu, 09 Juni 2021 - 13:18 WIB
Pemerintah memastikan proyek migas laut dalam tetap menjadi prioritas dalam upaya memenuh kebutuhan energi nasional. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Pemerintah memastikan bahwa proyek pengembangan minyak dan gas bumi (migas) laut dalam atau Indonesia Deepwater Development (IDD) tetap menjadi proritas nasional guna menjaga produksi gas di Indonesia. Untuk itu, pemerintah menyiapkan paket stimulus atau insentif untuk memacu percepatan penyelesaian proyek tersebut.
"Pemerintah mendukung pengembangan lapangan (migas laut dalam) baru untuk bisa eksploitasi sumber gas yang ada. Kita melakukan evaluasi terpusat untuk bisa memberikan dukungan insentif yang diperlukan. Ini masih proses yang dilaksanakan bersama Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas," ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam siaran pers, Rabu (9/6/2021).
Baca Juga: Temuan Cadangan Migas Baru di Kalimantan Jadi Bukti Prospek RI Masih Besar
Merespons hal itu, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengemukakan, pihaknya telah mengajukan sembilan stimulus kepada pemerintah untuk mendongkrak investasi di sektor hulu migas, termasuk dalam menghadapi tantangan pandemi Covid-19. "Sekitar enam (stimulus) sudah mendapatkan persetujuan (pemerintah)," jelas Dwi.
Salah satunya adalah beberapa Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas (KKKS) bisa melakukan monetisasi potensi migas yang dikelola oleh mereka.
Sementara, sembilan stimulus yang diajukan kepada pemerintah demi memperbaiki iklim investasi hulu migas adalah penundaan pencadangan biaya kegiatan pasca operasi, tax holiday untuk pajak penghasilan, penghapusan biaya pemanfaatan kilang gas alam cair (LNG) Badak, penundaan atau penghapusan PPN LNG, penghapusan biaya sewa barang milik negara hulu migas.
"Pemerintah mendukung pengembangan lapangan (migas laut dalam) baru untuk bisa eksploitasi sumber gas yang ada. Kita melakukan evaluasi terpusat untuk bisa memberikan dukungan insentif yang diperlukan. Ini masih proses yang dilaksanakan bersama Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas," ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam siaran pers, Rabu (9/6/2021).
Baca Juga: Temuan Cadangan Migas Baru di Kalimantan Jadi Bukti Prospek RI Masih Besar
Merespons hal itu, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengemukakan, pihaknya telah mengajukan sembilan stimulus kepada pemerintah untuk mendongkrak investasi di sektor hulu migas, termasuk dalam menghadapi tantangan pandemi Covid-19. "Sekitar enam (stimulus) sudah mendapatkan persetujuan (pemerintah)," jelas Dwi.
Salah satunya adalah beberapa Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas (KKKS) bisa melakukan monetisasi potensi migas yang dikelola oleh mereka.
Sementara, sembilan stimulus yang diajukan kepada pemerintah demi memperbaiki iklim investasi hulu migas adalah penundaan pencadangan biaya kegiatan pasca operasi, tax holiday untuk pajak penghasilan, penghapusan biaya pemanfaatan kilang gas alam cair (LNG) Badak, penundaan atau penghapusan PPN LNG, penghapusan biaya sewa barang milik negara hulu migas.
Lihat Juga :