Ekonom: Daripada Pajaki Sembako, Pendidikan dan Kesehatan, Fokus Tarik Pajak Facebook Dkk!
Kamis, 10 Juni 2021 - 12:11 WIB
"Sementara negara-negara maju G7 sibuk memburu kepatuhan pajak perusahaan multinasional raksasa di bidang teknologi dan informasi, di Indonesia malah memburu kelas menengah dengan kenaikan PPN sembako dan jasa pendidikan. Bila terpaksa, tarif PPN final sembako cukup 1% saja," tandasnya.
Baca Juga: Ekonom: Kenaikan PPN Sembako, Pendidikan dan Kesehatan Rugikan Rakyat Kecil!
Selain raksasa teknologi global, Achmad pun menyarankan agar Menkeu Sri Mulyani menargetkan kelompok 1% WNI berpendapatan teratas alias para orang super kaya yang masih banyak menyimpan dananya di luar negeri.
"Patut diingat bahwa tax amnesty 2017 kemarin tidak diikuti dana repatriasi masuk ke dalam negeri dari target dana repatriasi Rp1.000 triliun hanya terealisasi Rp147 triliun," ujarnya.
Menurut dia, orang-orang kaya berpenghasilan teratas itu tidak semua ikut tax amnesty 2017 kemarin. Menurutnya, bila audit pajak dilakukan terhadap kelompok WNI tersebut, pemerintah masih dapat tambahan penerimaan negara dari pemberlakuan sanksi sekitar 200% dari aset mereka.
Baca Juga: Ekonom: Kenaikan PPN Sembako, Pendidikan dan Kesehatan Rugikan Rakyat Kecil!
Selain raksasa teknologi global, Achmad pun menyarankan agar Menkeu Sri Mulyani menargetkan kelompok 1% WNI berpendapatan teratas alias para orang super kaya yang masih banyak menyimpan dananya di luar negeri.
"Patut diingat bahwa tax amnesty 2017 kemarin tidak diikuti dana repatriasi masuk ke dalam negeri dari target dana repatriasi Rp1.000 triliun hanya terealisasi Rp147 triliun," ujarnya.
Menurut dia, orang-orang kaya berpenghasilan teratas itu tidak semua ikut tax amnesty 2017 kemarin. Menurutnya, bila audit pajak dilakukan terhadap kelompok WNI tersebut, pemerintah masih dapat tambahan penerimaan negara dari pemberlakuan sanksi sekitar 200% dari aset mereka.
(fai)
Lihat Juga :