Duh Kasihan, Insentif Nakes di Daerah Bayarannya Lelet

“Kemudian ada yang sudah menganggarkan tapi belanjanya belum maksimal. Ada juga yang sudah mengalokasikan dari 8% itu tapi belum mengalokasikan untuk insentif tenaga kesehatan. Ada yang sudah mengalokasikan untuk insentif tenaga kesehatan tapi belum direalisasikan atau baru sebagian direalisasikan,” ujarnya.

Berdasarkan data per 27 Juni 2021, terdapat 523 daerah yang telah menyampaikan laporan refocusing 8% DBH/DAU Tahun Anggaran 2021. Dimana dari jumlah tersebut sebanyak 455 daerah diantaranya telah mengalokasikan anggaran untuk insentif tenaga kesehatan. Sementara 68 daerah lainnya tidak mengalokasikan anggaran untuk insentif tenaga kesehatan.“Sementara itu, dari 455 daerah yang mengalokasikan anggaran untuk insentif tenaga kesehatan, 144 daerah telah melakukan realisasi. Sementara 311 daerah lainnya belum melakukan realisasi (realisasi 0%),” ujarnya.

Baca Juga: WFH 100% hingga Dilarang Makan di Restoran, Ini Bocoran PPKM Darurat

Dari data Kementerian Keuangan per tanggal 28 Juni 2021, agregat realisasi anggaran insentif tenaga kesehatan daerah masih berada pada angka 7,81% . Dimana di tingkat provinsi realisasinya hanya 8,2%. Sementara tingkat kabupaten/kota 7,6%.

Tito menegaskan bahwa tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam penanganan covid-19. Sehingga tanggung jawab risiko yang diemban sangatlah besar. Maka dari itu pemerintah daerah perlu segera melakukan pencarian insentif bagi tenaga kesehatan. Dia meminta agar simplifikasi prosedur pencairan juga harus dilakukan dengan tidak mengurangi aspek akuntabilitasnya. “Kementerian Dalam Negeri akan melakukan monitoring, analisis dan evaluasi secara berkala (mingguan) untuk memantau perkembangan realisasi insentif bagi tenaga kesehatan di daerah,” pungkasnya.