Rapikan Data Bansos, Pemerintah Kebut Program Satu Data

Tak ketinggalan, SDI akan ikut bagian dalam diskusi dengan Kementerian Sosial, yang dalam hal ini bertindak sebagai eksekutor terkait pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pihak SDI juga turut mengkonsolidasikan integrasi keuangan pusat dan daerah bersama Menteri PPN, Menkeu, dan Mendagri. Selanjutnya, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) juga akan dirancang untuk menghubungkan berbagai sumber data antar Kementerian/Lembaga serta Daerah. Langkah ini memerlukan kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara.

Baca juga: Kebijakan Strategis OJK Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional saat PPKM Darurat

Sebagai informasi, Kementerian PPN/Bappenas telah mengadakan rapat bersama sejumlah dewan yang terdiri dari Menkominfo, Mendagri, Menkeu, Mensos, Kepala BPS, Kepala BIG, dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPANRB terkait program SDI.

Meski terbilang telat lantaran Perpresnya telah ada sejak 2019, inisiasi SDI terus digulirkan untuk membantu mengintegrasikan data. "Satu Data Indonesia sangat penting sekali, terutama di masa pandemi ini. Ini sesuatu yang sifatnya wajib kita sediakan, terutama bagaimana pemerintah tetap memaksimalkan kehadiran pelayanan publik," pungkasnya.