DPR Setujui PMN Tiga BUMN Rp33,9 Triliun, Ini Rinciannya

JAKARTA - Komisi VI DPR menyetujui tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaram 2021 sebesar Rp33,9 triliun. PMN tambahan tersebut diajukan Menteri BUMN Erick Thohir untuk tiga perusahaan negara.

Ketiga BUMN yang dimaksud adalah PT Waskita Karya (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, dan PT Hutama Karya (Persero) atau HK. Untuk rincian dana PMN, Waskita Karya memperoleh dana senilai Rp7,9 triliun, KAI Rp7 triliun, sementara Hutama Karya sebesar Rp 19 triliun.

"Komisi VI DPR RI dapat menyetujui usulan tambahan PMN tahun anggaran 2021 untuk penanganan Covid-19 dan untuk menggerakan perekonomian nasional pada masa pandemi Covid-19," ujar Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima, saat membacakan kesimpulan rapat kerja bersama Kementerian BUMN, Rabu (14/7/2021).





Meski begitu, ada catatan yang diberikan Komisi kepada pemegang saham dan manajemen ketiga perseroan pelat merah tersebut. Dimana, PMN harus dilakukan secara transparan, akuntabel, serta dilaporkan secara berkala kepada Komisi VI. Dalam rapat kerja sebelumnya, Erick menyebut, PMN akan dialokasikan untuk sejumlah program. Waskita, mislanya, anggaran akan digunakan untuk mengadakan sejumlah proyek infrastruktur yang berasal dari penugasan pemerintah.

Erick menyebut, PMN sangat dibutuhkan perseroan untuk merealisasikan tugas-tugasnya. Sebab, permodalan perusahaan sudah dialokasikan ke Tol Trans Jawa yang sebelumnya mangkrak. "Kita tahu banyak sekali pada saat itu tol-tol di Jawa itu dalam kondisi mangkrak sehingga Waskita harus mengambil alih, sehingga hari ini kita bisa nikmati jalan tol yang tembus di seluruh Jawa. Tentu hal ini ada konsekuensi dari pada permodalannya sendiri," ujar dia.



Selain itu, ada penugasan tambahan yang diterima Waskita untuk pengerjaan Tol Sumatera, dimana, dalam prosesnya menggunakan ekuitas perusahaan sendiri. Untuk KAI, PMN akan dialokasikan kepada pengerjaan Lintas Rel Terpadu (LRT) Jabodetabek. Proyek Strategi Nasional ini menggunakan dana PMN sebesar Rp2,7 triliun. Sedangkan untuk pemenuhan base equity Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) sebesar Rp4,3 triliun.

"Yang namanya LRT, ada Rp 2,7 triliun dan tentu percepatan dari KCIC, LRT sendiri Alhamdulillah sudah mencapai hampir 80 persen lebih dan KCIC sudah 74-78 persen," katanya. Terakhir, PMN HK senilai Rp19 triliun akan digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.