Para Pakar Belejeti Dampak Minus Regulasi PLTS Atap
Minggu, 15 Agustus 2021 - 19:32 WIB
"Inilah yang kemudian muncul tekanan hingga mengubah aturan dari sebelumnya 65% harga jual listrik Rooftop PV ke PLN menjadi 100%," kata Nanang.
Baca Juga: Jepang Kembangkan Jet Tempur 'Tak Terkalahkan', Gabungkan Kemampuan F-35 dan F-22 Raptor
Terpisah, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro berharap para pihak yang berkepentingan memiliki pemahaman utuh terkait pengembangan PLTS Atap. "Jangan hanya didorong upaya mencapai target 23% EBT tanpa disertai informasi lain yang utuh. Bahwa PLTS paling cepat prosesnya betul, tetapi risiko biaya yang tinggi juga harus dipahami," jelasnya.
Risiko biaya tinggi tersebut yang timbul karena sifat PLTS Atap yang intermiten karena hanya mampu berproduksi sekitar 4-6 jam per hari, sehingga sisanya memerlukan dukungan jenis pembangkit lain. "Ini yang kalau dijumlahkan biayanya tentu lebih mahal bagi PLN," ungkap doktor kebijakan publik sektor energi dari Universitas Trisakti ini.
Karena itu, Komaidi berharap regulasi terkait PLTS Atap harus memperhatikan banyak aspek. Selain biaya, lainnya adalah bahwa saat ini sebagian besar komponennya masih sangat bergantung pada impor. "Pengembangan PLTS Atap perlu disinergikan dengan kebijakan TKDN agar manfaat ekonominya lebih besar lagi," tuturnya.
Baca Juga: Jepang Kembangkan Jet Tempur 'Tak Terkalahkan', Gabungkan Kemampuan F-35 dan F-22 Raptor
Terpisah, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro berharap para pihak yang berkepentingan memiliki pemahaman utuh terkait pengembangan PLTS Atap. "Jangan hanya didorong upaya mencapai target 23% EBT tanpa disertai informasi lain yang utuh. Bahwa PLTS paling cepat prosesnya betul, tetapi risiko biaya yang tinggi juga harus dipahami," jelasnya.
Risiko biaya tinggi tersebut yang timbul karena sifat PLTS Atap yang intermiten karena hanya mampu berproduksi sekitar 4-6 jam per hari, sehingga sisanya memerlukan dukungan jenis pembangkit lain. "Ini yang kalau dijumlahkan biayanya tentu lebih mahal bagi PLN," ungkap doktor kebijakan publik sektor energi dari Universitas Trisakti ini.
Karena itu, Komaidi berharap regulasi terkait PLTS Atap harus memperhatikan banyak aspek. Selain biaya, lainnya adalah bahwa saat ini sebagian besar komponennya masih sangat bergantung pada impor. "Pengembangan PLTS Atap perlu disinergikan dengan kebijakan TKDN agar manfaat ekonominya lebih besar lagi," tuturnya.
(fai)
Lihat Juga :