Bisa Rusak Ekonomi, Pemerintah Waspadai Virus Lambda
Rabu, 18 Agustus 2021 - 11:29 WIB
Setelah serbuan varian Delta, pemerintah juga menyiapkan diri menghadapi kemungkinan masuknya varian Lamda. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Pemerintah mewaspadai virus Covid-19 varian Lambda yang telah merebak dan menjadi ancaman kesehatan baru di Italia. Terlebih, varian Lambda disinyalir sudah memasuki Asia, yakni ditemukan di Filipina.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, pengendalian pandemi dari ancaman mutasi virus akan teratasi sejalan dengan percepatan pelaksanaan vaksinasi dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
"Kita melihat varian Delta menjadi headline di 2021, dan ini (varian Lambda) akan kita pantau. Virus memang terus bermutasi, tapi yang jelas kita punya pengalaman dua tahun dan siap dengan living with endemic," ujar Febrio secara virtual, Rabu (18/7/2021).
Untuk itu, dia menegaskan, APBN 2022 dirancang antisipatif, responsif, dan fleksibel sebagai instrumen pemulihan ekonomi dan menghadapi berbagai ketidakpastian ke depan. Meski ekonomi diprediksi membaik di tahun 2022, pemerintah akan terus berhati-hati terhadap risiko ketidakpastian yang masih tinggi, baik itu yang berasal dari tidak meratanya pemulihan ekonomi secara global maupun risiko ketidakpastian penanganan pandemi.
"Hal ini tercermin dari kebijakan fiskal 2022 yang countercyclical untuk mendorong kesiapan sistem kesehatan, pemulihan ekonomi masyarakat dan melanjutkan reformasi struktural. Di saat yang sama, Pemerintah akan mengendalikan risiko fiskal agar keberlanjutan fiskal jangka panjang tetap dapat dijaga," ungkapnya.
Pemerintah juga konsisten menjadikan APBN sebagai instrumen pemulihan sejak awal pandemi. Capaian strategi penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi terlihat dari pertumbuhan ekonomi kuartal II/2021 yang mencapai 7,07%. Penguatan pemulihan ekonom ini akan terus dijaga.
Selain itu, agenda reformasi struktural untuk peningkatan produktivitas, daya saing investasi dan ekspor, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan terus dilakukan.
"Hal ini telah dimulai dengan implementasi UU Cipta Kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur konektivitas dan untuk mendorong industrialisasi, serta penciptaan ekosistem hukum dan birokrasi yang kondusif bagi dunia usaha," tandasnya.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, pengendalian pandemi dari ancaman mutasi virus akan teratasi sejalan dengan percepatan pelaksanaan vaksinasi dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
"Kita melihat varian Delta menjadi headline di 2021, dan ini (varian Lambda) akan kita pantau. Virus memang terus bermutasi, tapi yang jelas kita punya pengalaman dua tahun dan siap dengan living with endemic," ujar Febrio secara virtual, Rabu (18/7/2021).
Untuk itu, dia menegaskan, APBN 2022 dirancang antisipatif, responsif, dan fleksibel sebagai instrumen pemulihan ekonomi dan menghadapi berbagai ketidakpastian ke depan. Meski ekonomi diprediksi membaik di tahun 2022, pemerintah akan terus berhati-hati terhadap risiko ketidakpastian yang masih tinggi, baik itu yang berasal dari tidak meratanya pemulihan ekonomi secara global maupun risiko ketidakpastian penanganan pandemi.
"Hal ini tercermin dari kebijakan fiskal 2022 yang countercyclical untuk mendorong kesiapan sistem kesehatan, pemulihan ekonomi masyarakat dan melanjutkan reformasi struktural. Di saat yang sama, Pemerintah akan mengendalikan risiko fiskal agar keberlanjutan fiskal jangka panjang tetap dapat dijaga," ungkapnya.
Pemerintah juga konsisten menjadikan APBN sebagai instrumen pemulihan sejak awal pandemi. Capaian strategi penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi terlihat dari pertumbuhan ekonomi kuartal II/2021 yang mencapai 7,07%. Penguatan pemulihan ekonom ini akan terus dijaga.
Selain itu, agenda reformasi struktural untuk peningkatan produktivitas, daya saing investasi dan ekspor, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan terus dilakukan.
"Hal ini telah dimulai dengan implementasi UU Cipta Kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur konektivitas dan untuk mendorong industrialisasi, serta penciptaan ekosistem hukum dan birokrasi yang kondusif bagi dunia usaha," tandasnya.
(fai)
tulis komentar anda