Jangan Cuma PNS, Ekonom: Tunjangan Presiden dan Pejabat Juga Harus Dipangkas
Rabu, 18 Agustus 2021 - 15:45 WIB
"Pertimbangan berikutnya terkait dukungan moral dan empati para pejabat terhadap kesulitan ekonomi masyarakat selama pandemi Covid-19," imbuhnya. Tercatat, selama pandemi banyak warga yang mendadak menjadi pengangguran dan orang miskin baru.
Baca Juga: Pemimpin Taliban ‘Pulang Kampung’, Sumpah Tak Balas Dendam dan Hormati Wanita
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan ada 19,10 juta orang (9,30% penduduk usia kerja) yang terdampak Covid-19. Terdiri dari pengangguran karena Covid-19 sebanyak 1,62 juta orang, Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 berjumlah 0,65 juta orang.
Sementara, yang tidak bekerja karena Covid-19 mencapai 1,11 juta orang, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 15,72 juta orang.
"Jadi kenapa tidak berempati dengan potong anggaran itu. Di banyak negara seperti Korea Selatan, dan Selandia Baru mencontohkan pemotongan gaji. Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern memangkas 20% gajinya. PM Singapura dan menterinya melakukan hal yang sama dengan potong gaji 3 bulan," tuturnya.
Baca Juga: Pemimpin Taliban ‘Pulang Kampung’, Sumpah Tak Balas Dendam dan Hormati Wanita
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan ada 19,10 juta orang (9,30% penduduk usia kerja) yang terdampak Covid-19. Terdiri dari pengangguran karena Covid-19 sebanyak 1,62 juta orang, Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 berjumlah 0,65 juta orang.
Sementara, yang tidak bekerja karena Covid-19 mencapai 1,11 juta orang, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 15,72 juta orang.
"Jadi kenapa tidak berempati dengan potong anggaran itu. Di banyak negara seperti Korea Selatan, dan Selandia Baru mencontohkan pemotongan gaji. Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern memangkas 20% gajinya. PM Singapura dan menterinya melakukan hal yang sama dengan potong gaji 3 bulan," tuturnya.
(fai)
Lihat Juga :