Sri Mulyani: Kesehatan dan Ekonomi Harus Berjalan Bersama

Dengan mitigasi risiko agar tidak terjadi serangan gelombang kedua maka Pemerintah harus menyiapkan protokol normal baru (new normal). "Langkah-langkah dalam membuat protokol kesehatan disiapkan di tempat industri, mal, serta berbagai sarana publik. Saat ini masing-masing kementerian menyiapkan protokol tersebut. TNI dan Polri juga akan turut terlibat untuk menjamin enforcement dan disiplin pelaksanaan protokol tersebut di ruang publik," paparnya.

Dia menambahkan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tidak turun sangat dalam. APBN digunakan sebagai bantalan bagi masyarakat luas serta dunia usaha, sehingga memiliki daya tahan di tengah pandemi Covid-19.

"Agar tidak terjadi vicious cycle, pemerintah mengombinasikan antara pemberian dukungan dari subsidi, pajak, kredit modal kerja, dan pembukaan kegiatan ekonomi secara bertahap. Tentunya dengan tanpa kompromi terhadap protokol kesehatan," tegasnya.

Dia menambahkan bantalan sosial yang diberikan menjangkau 55% penduduk Indonesia hingga ke desa-desa, bansos diperpanjang dari semula enam bulan menjadi sampai akhir tahun 2020, subsidi listrik dari semula 3 bulan menjadi 6 bulan, program padat karya juga tetap diluncurkan. Untuk dunia usaha, pemberian subsidi bunga adalah sebesar Rp34 triliun.

"Diharapkan langkah-langkah ini dapat membantu mereka agar dapat bangkit lagi dan lebih kuat sehingga kemampuan untuk bertahan juga menjadi lebih besar. Bersama kita berjuang keluar dari pandemi Covid-19 dan membangun lagi ekonomi rumah tangga, usaha kecil dan ekonomi Indonesia," pungkasnya.