Sri Mulyani: Kesehatan dan Ekonomi Harus Berjalan Bersama
Senin, 01 Juni 2020 - 08:50 WIB
loading...
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto/Dok. SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan bahwa kesehatan dan ekonomi sama pentingnya dan harus berjalan bersama. Dia juga menekankan bahwa pandangan bahwa pemerintah seolah-olah mendahulukan ekonomi sehingga melakukan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), adalah tidak benar.
"Sejak bulan Maret 2020, melalui PSBB pemerintah melakukan langkah untuk memprioritaskan kesehatan dengan terlebih dahulu merealokasikan anggaran untuk sarana dan fasilitas kesehatan bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, serta masyarakat langsung. Langkah-langkah pencegahan secara masif dilakukan dari tingkat pusat sampai level terkecil di desa-desa," ujar Sri Mulyani seperti dikutip Instagramnya Jakarta, Senin (1/6/2020).
Adapun, percepatan juga terlihat dari jumlah laboratorium penanganan Covid-19 yang bertambah signifikan mulai dari hanya satu laboratorium di bulan Maret, hingga kini telah berjumlah lebih dari 100 laboratorium untuk rapid test dan Polymerase Chain Reaction (PCR).
Dia mengatakan, pemerintah bukan tanpa dasar dalam melakukan pelonggaran PSBB. Pemerintah mengikuti standar WHO. "Yaitu jika angka Rt (Reproduksi Efektif) di bawah 1 selama 14 hari maka dapat dilakukan pelonggaran PSBB," jelasnya.
(Baca Juga: Sri Mulyani Beberkan Implementasi Ekonomi Makro Hadapi Covid-19)
Dia merinci, berdasarkan zonasi, terdapat sekitar 220 daerah yang masuk zona hijau (daerah yang terkena Covid-19 sangat sedikit, Rt 0, atau tidak ada perkembangan yang mengkhawatirkan) sehingga tidak perlu diatur sebagaimana zona merah.
Dengan mitigasi risiko agar tidak terjadi serangan gelombang kedua maka Pemerintah harus menyiapkan protokol normal baru (new normal). "Langkah-langkah dalam membuat protokol kesehatan disiapkan di tempat industri, mal, serta berbagai sarana publik. Saat ini masing-masing kementerian menyiapkan protokol tersebut. TNI dan Polri juga akan turut terlibat untuk menjamin enforcement dan disiplin pelaksanaan protokol tersebut di ruang publik," paparnya.
Dia menambahkan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tidak turun sangat dalam. APBN digunakan sebagai bantalan bagi masyarakat luas serta dunia usaha, sehingga memiliki daya tahan di tengah pandemi Covid-19.
"Agar tidak terjadi vicious cycle, pemerintah mengombinasikan antara pemberian dukungan dari subsidi, pajak, kredit modal kerja, dan pembukaan kegiatan ekonomi secara bertahap. Tentunya dengan tanpa kompromi terhadap protokol kesehatan," tegasnya.
Dia menambahkan bantalan sosial yang diberikan menjangkau 55% penduduk Indonesia hingga ke desa-desa, bansos diperpanjang dari semula enam bulan menjadi sampai akhir tahun 2020, subsidi listrik dari semula 3 bulan menjadi 6 bulan, program padat karya juga tetap diluncurkan. Untuk dunia usaha, pemberian subsidi bunga adalah sebesar Rp34 triliun.
"Diharapkan langkah-langkah ini dapat membantu mereka agar dapat bangkit lagi dan lebih kuat sehingga kemampuan untuk bertahan juga menjadi lebih besar. Bersama kita berjuang keluar dari pandemi Covid-19 dan membangun lagi ekonomi rumah tangga, usaha kecil dan ekonomi Indonesia," pungkasnya.
"Sejak bulan Maret 2020, melalui PSBB pemerintah melakukan langkah untuk memprioritaskan kesehatan dengan terlebih dahulu merealokasikan anggaran untuk sarana dan fasilitas kesehatan bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, serta masyarakat langsung. Langkah-langkah pencegahan secara masif dilakukan dari tingkat pusat sampai level terkecil di desa-desa," ujar Sri Mulyani seperti dikutip Instagramnya Jakarta, Senin (1/6/2020).
Adapun, percepatan juga terlihat dari jumlah laboratorium penanganan Covid-19 yang bertambah signifikan mulai dari hanya satu laboratorium di bulan Maret, hingga kini telah berjumlah lebih dari 100 laboratorium untuk rapid test dan Polymerase Chain Reaction (PCR).
Dia mengatakan, pemerintah bukan tanpa dasar dalam melakukan pelonggaran PSBB. Pemerintah mengikuti standar WHO. "Yaitu jika angka Rt (Reproduksi Efektif) di bawah 1 selama 14 hari maka dapat dilakukan pelonggaran PSBB," jelasnya.
(Baca Juga: Sri Mulyani Beberkan Implementasi Ekonomi Makro Hadapi Covid-19)
Dia merinci, berdasarkan zonasi, terdapat sekitar 220 daerah yang masuk zona hijau (daerah yang terkena Covid-19 sangat sedikit, Rt 0, atau tidak ada perkembangan yang mengkhawatirkan) sehingga tidak perlu diatur sebagaimana zona merah.
Dengan mitigasi risiko agar tidak terjadi serangan gelombang kedua maka Pemerintah harus menyiapkan protokol normal baru (new normal). "Langkah-langkah dalam membuat protokol kesehatan disiapkan di tempat industri, mal, serta berbagai sarana publik. Saat ini masing-masing kementerian menyiapkan protokol tersebut. TNI dan Polri juga akan turut terlibat untuk menjamin enforcement dan disiplin pelaksanaan protokol tersebut di ruang publik," paparnya.
Dia menambahkan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tidak turun sangat dalam. APBN digunakan sebagai bantalan bagi masyarakat luas serta dunia usaha, sehingga memiliki daya tahan di tengah pandemi Covid-19.
"Agar tidak terjadi vicious cycle, pemerintah mengombinasikan antara pemberian dukungan dari subsidi, pajak, kredit modal kerja, dan pembukaan kegiatan ekonomi secara bertahap. Tentunya dengan tanpa kompromi terhadap protokol kesehatan," tegasnya.
Dia menambahkan bantalan sosial yang diberikan menjangkau 55% penduduk Indonesia hingga ke desa-desa, bansos diperpanjang dari semula enam bulan menjadi sampai akhir tahun 2020, subsidi listrik dari semula 3 bulan menjadi 6 bulan, program padat karya juga tetap diluncurkan. Untuk dunia usaha, pemberian subsidi bunga adalah sebesar Rp34 triliun.
"Diharapkan langkah-langkah ini dapat membantu mereka agar dapat bangkit lagi dan lebih kuat sehingga kemampuan untuk bertahan juga menjadi lebih besar. Bersama kita berjuang keluar dari pandemi Covid-19 dan membangun lagi ekonomi rumah tangga, usaha kecil dan ekonomi Indonesia," pungkasnya.
(fai)
Lihat Juga :
