Sri Mulyani: Kesehatan dan Ekonomi Harus Berjalan Bersama
Senin, 01 Juni 2020 - 08:50 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto/Dok. SINDOnews
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan bahwa kesehatan dan ekonomi sama pentingnya dan harus berjalan bersama. Dia juga menekankan bahwa pandangan bahwa pemerintah seolah-olah mendahulukan ekonomi sehingga melakukan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), adalah tidak benar.
"Sejak bulan Maret 2020, melalui PSBB pemerintah melakukan langkah untuk memprioritaskan kesehatan dengan terlebih dahulu merealokasikan anggaran untuk sarana dan fasilitas kesehatan bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, serta masyarakat langsung. Langkah-langkah pencegahan secara masif dilakukan dari tingkat pusat sampai level terkecil di desa-desa," ujar Sri Mulyani seperti dikutip Instagramnya Jakarta, Senin (1/6/2020).
Adapun, percepatan juga terlihat dari jumlah laboratorium penanganan Covid-19 yang bertambah signifikan mulai dari hanya satu laboratorium di bulan Maret, hingga kini telah berjumlah lebih dari 100 laboratorium untuk rapid test dan Polymerase Chain Reaction (PCR).
Dia mengatakan, pemerintah bukan tanpa dasar dalam melakukan pelonggaran PSBB. Pemerintah mengikuti standar WHO. "Yaitu jika angka Rt (Reproduksi Efektif) di bawah 1 selama 14 hari maka dapat dilakukan pelonggaran PSBB," jelasnya.
(Baca Juga: Sri Mulyani Beberkan Implementasi Ekonomi Makro Hadapi Covid-19)
Dia merinci, berdasarkan zonasi, terdapat sekitar 220 daerah yang masuk zona hijau (daerah yang terkena Covid-19 sangat sedikit, Rt 0, atau tidak ada perkembangan yang mengkhawatirkan) sehingga tidak perlu diatur sebagaimana zona merah.
"Sejak bulan Maret 2020, melalui PSBB pemerintah melakukan langkah untuk memprioritaskan kesehatan dengan terlebih dahulu merealokasikan anggaran untuk sarana dan fasilitas kesehatan bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, serta masyarakat langsung. Langkah-langkah pencegahan secara masif dilakukan dari tingkat pusat sampai level terkecil di desa-desa," ujar Sri Mulyani seperti dikutip Instagramnya Jakarta, Senin (1/6/2020).
Adapun, percepatan juga terlihat dari jumlah laboratorium penanganan Covid-19 yang bertambah signifikan mulai dari hanya satu laboratorium di bulan Maret, hingga kini telah berjumlah lebih dari 100 laboratorium untuk rapid test dan Polymerase Chain Reaction (PCR).
Dia mengatakan, pemerintah bukan tanpa dasar dalam melakukan pelonggaran PSBB. Pemerintah mengikuti standar WHO. "Yaitu jika angka Rt (Reproduksi Efektif) di bawah 1 selama 14 hari maka dapat dilakukan pelonggaran PSBB," jelasnya.
(Baca Juga: Sri Mulyani Beberkan Implementasi Ekonomi Makro Hadapi Covid-19)
Dia merinci, berdasarkan zonasi, terdapat sekitar 220 daerah yang masuk zona hijau (daerah yang terkena Covid-19 sangat sedikit, Rt 0, atau tidak ada perkembangan yang mengkhawatirkan) sehingga tidak perlu diatur sebagaimana zona merah.
Lihat Juga :