Pelonggaran PPKM, Ekonom Sebut Konsumsi Masyarakat Masih Lambat
Senin, 04 Oktober 2021 - 14:24 WIB
Warga memadati Pasar Pondok Labu, Jakarta Selatan untuk membeli kebutuhan pokok. FOTO/SINDOnews/Isra Triansyah
JAKARTA - Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan dampak pelonggaran PPKM terhadap konsumsi masyarakat pergerakannya masih cenderung lambat. Aktivitas ekonomi baru akan bangkit secara bertahap mendorong aktivitas ekonomi.
“Pelonggaran PPKM yang sangat jelas terlihat adalah pergerakan kendaraan atau mobilitas masyarakat. Tapi, dampaknya terhadap konsumsi itu agak sedikit delay. Jadi mobilitas dulu, pergerakannya pulih, lalu untuk ke spending, itu biasanya butuh waktu,” ujarnya dalam diskusi di Market Review IDX Channel, Senin (4/10/2021).
Namun, beberapa bulan kedepan, ia memproyeksikan akan terjadi inflasi. Dia bilang, walaupun inflasinya tipis, tetapi pada Oktober sampai November akan meningkat lagi dan terus tumbuh hingga Desember 2021.
“Pola tahunannya seperti itu, ditambah lagi pelonggaran PPKM. Jadi tren inflasinya akan terus mengalami peningkatan. Saya rasa sepanjang pandemi masih bisa dikendalikan dan tidak terjadi gelombang susulan maka tren inflasi akan semakin membaik bahkan 2022. Saya pikir tahun depan sudah mulai meningkat diatas 2 persen dari inflasi tahunannya,” terangnya.
Sementara, untuk tahun ini, Faisal meramal, inflasi hanya naik maksimal 1,5 persen. Dengan adanya pelonggaran, menurutnya, hampir semua komponen barang seharusnya mengalami peningkatan. Tetapi karena kontribusi volatile food sangat besar, maka akan berkontribusi paling besar juga terhadap peningkatan inflasi ke depan.
“Kalau kondisi pandemi konsisten membaik dalam waktu yang lebih panjang, komponen seperti pakaian, transportasi, dan yang lainnya, nantinya juga akan mengalami inflasi,” jelas Faisal.
Sehubungan dengan itu, menurutnya,kontribusi kebijakan fiskal sangat besar. Adapun hal ini untuk mendorong sisi demand. Ia menyebut, seperti salah satunya program-program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kendati demikian, ia mengingatkan, ke depan jangan sampai ada kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif terhadap peningkatan demand ini.
“Misalnya, ada upaya meningkatkan pajak. Ini harus hati-hati dari sisi strateginya. Jangan sampai kemudian mengena pada kelompok masyarakat yang justru daya belinya masih rentan. Jadi perlu adanya perbedaan antara strategi antara kelompok masyarakat, pelaku bisnis, dan juga antar sektor,” ungkapnya.
Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan pendapatan pada masa pemulihan tidak kontraproduktif terhadap pemulihan ekonomi terutama dari sisi permintaan domestiknya.
“Pelonggaran PPKM yang sangat jelas terlihat adalah pergerakan kendaraan atau mobilitas masyarakat. Tapi, dampaknya terhadap konsumsi itu agak sedikit delay. Jadi mobilitas dulu, pergerakannya pulih, lalu untuk ke spending, itu biasanya butuh waktu,” ujarnya dalam diskusi di Market Review IDX Channel, Senin (4/10/2021).
Namun, beberapa bulan kedepan, ia memproyeksikan akan terjadi inflasi. Dia bilang, walaupun inflasinya tipis, tetapi pada Oktober sampai November akan meningkat lagi dan terus tumbuh hingga Desember 2021.
“Pola tahunannya seperti itu, ditambah lagi pelonggaran PPKM. Jadi tren inflasinya akan terus mengalami peningkatan. Saya rasa sepanjang pandemi masih bisa dikendalikan dan tidak terjadi gelombang susulan maka tren inflasi akan semakin membaik bahkan 2022. Saya pikir tahun depan sudah mulai meningkat diatas 2 persen dari inflasi tahunannya,” terangnya.
Sementara, untuk tahun ini, Faisal meramal, inflasi hanya naik maksimal 1,5 persen. Dengan adanya pelonggaran, menurutnya, hampir semua komponen barang seharusnya mengalami peningkatan. Tetapi karena kontribusi volatile food sangat besar, maka akan berkontribusi paling besar juga terhadap peningkatan inflasi ke depan.
“Kalau kondisi pandemi konsisten membaik dalam waktu yang lebih panjang, komponen seperti pakaian, transportasi, dan yang lainnya, nantinya juga akan mengalami inflasi,” jelas Faisal.
Sehubungan dengan itu, menurutnya,kontribusi kebijakan fiskal sangat besar. Adapun hal ini untuk mendorong sisi demand. Ia menyebut, seperti salah satunya program-program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kendati demikian, ia mengingatkan, ke depan jangan sampai ada kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif terhadap peningkatan demand ini.
“Misalnya, ada upaya meningkatkan pajak. Ini harus hati-hati dari sisi strateginya. Jangan sampai kemudian mengena pada kelompok masyarakat yang justru daya belinya masih rentan. Jadi perlu adanya perbedaan antara strategi antara kelompok masyarakat, pelaku bisnis, dan juga antar sektor,” ungkapnya.
Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan pendapatan pada masa pemulihan tidak kontraproduktif terhadap pemulihan ekonomi terutama dari sisi permintaan domestiknya.
(nng)
tulis komentar anda