Kemkominfo Blokir Akses 151 Fintech Ilegal dan 4 Entitas Penawaran Investasi Tanpa Izin
Selasa, 12 Oktober 2021 - 19:06 WIB
Pada Agustus 2021 Satgas Waspada Investasi kembali menemukan 151 fintech P2P lending ilegal. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menemukan 151 perusahaan teknologi keuangan atau financial technology (fintech) peer-to-peer lending (P2P lending) dan 4 entitas tanpa izin.
Menyusul temuan itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah menutup akses terhadap fintech dan entitas penawaran investasi tanpa izin tersebut.
Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan menyatakan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas fintech lending ilegal. "Mulai dari pemblokiran hingga upaya penegakan hukum," ujarnya melalui siaran pers, dikutip Selasa (12/10/2021).
Sebagai catatan, sejak tahun 2018 hingga Agustus 2021, Satgas sudah menutup sebanyak 3.515 fintech lending ilegal. Menurut Semuel, literasi menjadi kunci memberantas fintech lending ilegal.
"Hal yang menjadi kunci utama dan paling efektif untuk bisa memberantas fintech lending ilegal ialah dengan literasi kepada masyarakat agar pasar dari para pelaku fintech lending ilegal akan hilang dengan sendirinya,” ucapnya.
Aplikasi fintech P2P lending saat ini menarik bagi masyarakat karena memberikan akses kemudahan dalam melakukan pinjaman secara online. Namun, apabila masyarakat meminjam melalui fintech ilegal, ada dampak negatif seperti ancaman dan intimidasi jika menunggak pinjaman.
Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam L. Tobing mengapresiasi upaya Kemenkominfo dalam rangka memberantas fintech P2P lending ilegal melalui penutupan akses.
Tongam menjelaskan, pada Agustus 2021 Satgas Waspada Investasi kembali menemukan 151 fintech P2P lending ilegal. Satgas juga menghentikan 4 kegiatan usaha yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang serta melakukan duplikasi atau mengatasnamakan entitas yang berijin sehingga berpotensi merugikan masyarakat.
Menyusul temuan itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah menutup akses terhadap fintech dan entitas penawaran investasi tanpa izin tersebut.
Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan menyatakan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas fintech lending ilegal. "Mulai dari pemblokiran hingga upaya penegakan hukum," ujarnya melalui siaran pers, dikutip Selasa (12/10/2021).
Sebagai catatan, sejak tahun 2018 hingga Agustus 2021, Satgas sudah menutup sebanyak 3.515 fintech lending ilegal. Menurut Semuel, literasi menjadi kunci memberantas fintech lending ilegal.
"Hal yang menjadi kunci utama dan paling efektif untuk bisa memberantas fintech lending ilegal ialah dengan literasi kepada masyarakat agar pasar dari para pelaku fintech lending ilegal akan hilang dengan sendirinya,” ucapnya.
Aplikasi fintech P2P lending saat ini menarik bagi masyarakat karena memberikan akses kemudahan dalam melakukan pinjaman secara online. Namun, apabila masyarakat meminjam melalui fintech ilegal, ada dampak negatif seperti ancaman dan intimidasi jika menunggak pinjaman.
Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam L. Tobing mengapresiasi upaya Kemenkominfo dalam rangka memberantas fintech P2P lending ilegal melalui penutupan akses.
Tongam menjelaskan, pada Agustus 2021 Satgas Waspada Investasi kembali menemukan 151 fintech P2P lending ilegal. Satgas juga menghentikan 4 kegiatan usaha yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang serta melakukan duplikasi atau mengatasnamakan entitas yang berijin sehingga berpotensi merugikan masyarakat.
tulis komentar anda