Sri Mulyani Blak-blakan Soal Ancaman Mengerikan Selain Covid-19
Rabu, 13 Oktober 2021 - 17:50 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan ancaman mengerikan selain Covid-19. FOTO/SINDOnews
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan ancaman global yang lebih mengerikan selain Covid-19. Ancaman besar manusia ke depan ialah soal perubahan iklim .
Sebab itu Pemerintah Indonesia terlibat penuh dalam upaya menangani perubahan iklim dengan mengintegrasikan dalam kebijakan ekonomi dan keuangan.
"Kami mendefinisikan sebagai Coalition of Finance Ministers for Climate Action sebagai grup bagi para Menteri Keuangan untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik, serta kolaborasi dalam strategi mengintegrasikan perubahan iklim dalam kebijakan ekonomi dan keuangan," kata Sri Mulyani seperti dikutip melalui pernyataannya, Rabu (13/10/2021).
Menurut dia tindakan nyata penanganan perubahan iklim di Indonesia terus mengalami kemajuan. Hal itu tercermin dari laporan tahunan 2020-2021. Pemerintah Pusat dan Pemda sudah mulai menggunakan metodologi climate budget tagging. Untuk pemerintah pusat metodologi climate budget tagging telah dilakukan sejak 2016 dan baru-baru diterapkan daerah.
"Sudah ada 19 pemerintah pusat menggunakan climate budget tagging dan baru-baru ini juga telah mulai diterapkan di 11 pemerintah daerah," kata dia.
Tak hanya itu, tahun ini ada 64 instrumen penetapan harga karbon yang beroperasi dan tiga diantaranya dijadwalkan untuk diimplementasikan. "Banyak negara yang sedang merencanakan penerapan carbon pricing, termasuk Indonesia yang akan segera memberlakukan regulasi, infrastruktur, dan mekanisme perdagangan karbon," kata dia.
Menkeu mengatakan pajak karbon diterapkan di dalam revisi Undang-undang Perpajakan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau.
Namun demikian, strategi carbon pricing harus ditunjang dengan peraturan kebijakan di bawahnya agar dapat berjalan secara optimal. "Isu mengenai perbaikan data emisi agar kredit dapat diperdagangkan dengan pihak lain," imbuhnya.
berdasarkan Analisis oleh Financial Centers for Sustainability (FC4S) Network ditemukan bahwa hanya sekitar sepertiga dari 185 inisiatif keuangan berkelanjutan yang dianalisis menggunakan climate tools atau metodologi yang akuntabel. "Ini berarti bahwa kepatuhan mungkin tidak dikontrol secara efektif, dan dampak iklim secara nyata tidak dapat diukur secara akurat," kata dia.
Sebab itu Pemerintah Indonesia terlibat penuh dalam upaya menangani perubahan iklim dengan mengintegrasikan dalam kebijakan ekonomi dan keuangan.
"Kami mendefinisikan sebagai Coalition of Finance Ministers for Climate Action sebagai grup bagi para Menteri Keuangan untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik, serta kolaborasi dalam strategi mengintegrasikan perubahan iklim dalam kebijakan ekonomi dan keuangan," kata Sri Mulyani seperti dikutip melalui pernyataannya, Rabu (13/10/2021).
Menurut dia tindakan nyata penanganan perubahan iklim di Indonesia terus mengalami kemajuan. Hal itu tercermin dari laporan tahunan 2020-2021. Pemerintah Pusat dan Pemda sudah mulai menggunakan metodologi climate budget tagging. Untuk pemerintah pusat metodologi climate budget tagging telah dilakukan sejak 2016 dan baru-baru diterapkan daerah.
"Sudah ada 19 pemerintah pusat menggunakan climate budget tagging dan baru-baru ini juga telah mulai diterapkan di 11 pemerintah daerah," kata dia.
Tak hanya itu, tahun ini ada 64 instrumen penetapan harga karbon yang beroperasi dan tiga diantaranya dijadwalkan untuk diimplementasikan. "Banyak negara yang sedang merencanakan penerapan carbon pricing, termasuk Indonesia yang akan segera memberlakukan regulasi, infrastruktur, dan mekanisme perdagangan karbon," kata dia.
Menkeu mengatakan pajak karbon diterapkan di dalam revisi Undang-undang Perpajakan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau.
Namun demikian, strategi carbon pricing harus ditunjang dengan peraturan kebijakan di bawahnya agar dapat berjalan secara optimal. "Isu mengenai perbaikan data emisi agar kredit dapat diperdagangkan dengan pihak lain," imbuhnya.
berdasarkan Analisis oleh Financial Centers for Sustainability (FC4S) Network ditemukan bahwa hanya sekitar sepertiga dari 185 inisiatif keuangan berkelanjutan yang dianalisis menggunakan climate tools atau metodologi yang akuntabel. "Ini berarti bahwa kepatuhan mungkin tidak dikontrol secara efektif, dan dampak iklim secara nyata tidak dapat diukur secara akurat," kata dia.
(nng)
Lihat Juga :
tulis komentar anda