Kisruh Hitungan Kadar Nikel, Surveyor Nakal Perlu Diberi Sanksi

"Kami di Komisi VII sudah menyelesaikan panja terkait polemik nikel tersebut. Panja tersebut sudah menghasilkan rekomendasi ke Kementerian ESDM. Maka dari itu harus segera ditinjak lanjuti oleh Kementerian ESDM," jelasnya.



Komisi VII DPR RI juga mendesak Kementerian ESDM menata ulang industri nikel di dalam negeri. Penataan ulang tersebut berkaitan dengan silang sengkarut perbedaan hitungan kadar nikel yang akan dipasok ke pabrik fasilitas pengolahan dan pemurnian.

Hasil Panja Komisi VII merekomendasikan supaya ada penataan surveyor untuk bisa melaksanakan tugasnya secara konsekuen. "Bahkan dalam temuan kami ada surveyor yang belum tersertifikasi," jelasnya.