Revisi APBN, Pemerintah Butuh Restu dan Dukungan DPR
Kamis, 04 Juni 2020 - 13:23 WIB
Ppemerintah perlu meminta persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat merevisi postur APBN. Foto/Ilustrasi gedung DPR
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terpaksa harus kembali merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini dalam rangka merespon dampak akibat pandemi Covid-19.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menjelaskan, landasan hukum perombakan APBN mengacu pada Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang sudah ditetapkan sebagai UU Nomor 2 Tahun 2020. Sebab, dalam menjaga perekonomian di tengah situasi yang tidak normal diperlukan kecepatan dalam memberikan landasan hukum.
Dalam hal ini, pemerintah perlu meminta persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat merevisi postur APBN. Febrio mengungkapkan, rapat kerja Kemenkeu dengan Komisi XI DPR terakhir dilakukan pada Selasa (2/6) lalu.
"Rapat dari jam 11 pagi sampai jam 9 malam. Kita dengarkan semua aspirasi dari konstituen, dari teman-teman di DPR. Kemudian kita bicarakan sampai detil semuanya dan kita mendapatkan dukungan kuat dari DPR. Ini yang kita butuhkan, di satu sisi kita butuh gerak cepat sebagai pengambil kebijakan dan pastikan memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat oleh konstituen kita,” kata Febrio di Jakarta, Kamis (4/6/2020). (Baca : APBN 2020 Direvisi, Belanja Kementerian dan Lembaga Dipotong Rp50 Triliun )
Febrio menjelaskan tiga postur yakni pertama, APBN yang dijalankan sebelum adanya wabah Covid-19. Kedua. postur sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2020. Ketiga, postur pengubahan atau revisi Perpres 54 tahun 2020. "Kalau bisa disahkan, waktu tidak lama, seminggu dua minggu kita sudah punya 3 postur,” katanya.
Dia menambahkan, dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan selama vaksin Covid-19 belum ditemukan. Sebab, selama vaksin tersebut belum ada segala aspek kehidupan masih diliputi ketidakpastian.
“Krisis sektor kesehatan, kalau vaksin belum ditemukan kita masih akan hidup dalam ketidakpastian itu. Makanya kita sambil berusaha ngurus Covid, kemudian gimana dampak terhadap sosial, terhadap pekerja informal, kemiskinan, tingkat pengangguran seperti apa, kemudian secara sosial kita akan berubah pastinya,” pungkasnya.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menjelaskan, landasan hukum perombakan APBN mengacu pada Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang sudah ditetapkan sebagai UU Nomor 2 Tahun 2020. Sebab, dalam menjaga perekonomian di tengah situasi yang tidak normal diperlukan kecepatan dalam memberikan landasan hukum.
Dalam hal ini, pemerintah perlu meminta persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat merevisi postur APBN. Febrio mengungkapkan, rapat kerja Kemenkeu dengan Komisi XI DPR terakhir dilakukan pada Selasa (2/6) lalu.
"Rapat dari jam 11 pagi sampai jam 9 malam. Kita dengarkan semua aspirasi dari konstituen, dari teman-teman di DPR. Kemudian kita bicarakan sampai detil semuanya dan kita mendapatkan dukungan kuat dari DPR. Ini yang kita butuhkan, di satu sisi kita butuh gerak cepat sebagai pengambil kebijakan dan pastikan memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat oleh konstituen kita,” kata Febrio di Jakarta, Kamis (4/6/2020). (Baca : APBN 2020 Direvisi, Belanja Kementerian dan Lembaga Dipotong Rp50 Triliun )
Febrio menjelaskan tiga postur yakni pertama, APBN yang dijalankan sebelum adanya wabah Covid-19. Kedua. postur sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2020. Ketiga, postur pengubahan atau revisi Perpres 54 tahun 2020. "Kalau bisa disahkan, waktu tidak lama, seminggu dua minggu kita sudah punya 3 postur,” katanya.
Dia menambahkan, dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan selama vaksin Covid-19 belum ditemukan. Sebab, selama vaksin tersebut belum ada segala aspek kehidupan masih diliputi ketidakpastian.
“Krisis sektor kesehatan, kalau vaksin belum ditemukan kita masih akan hidup dalam ketidakpastian itu. Makanya kita sambil berusaha ngurus Covid, kemudian gimana dampak terhadap sosial, terhadap pekerja informal, kemiskinan, tingkat pengangguran seperti apa, kemudian secara sosial kita akan berubah pastinya,” pungkasnya.
(ind)
tulis komentar anda