Kongres AS Setujui RUU Infrastruktur Senilai Rp14,4 Kuadriliun
Sabtu, 06 November 2021 - 17:16 WIB
Hasil tersebut menjadi buah manis atas perdebatan panjang dan upaya Biden selama berbulan-bulan dalam mewujudkan agenda domestik di bawah pemerintahannya, terutama di bidang infrastruktur.
Pemerintahan Biden selanjutnya akan fokus mengawasi perbaikan jalan raya, kereta api, dan infrastruktur transportasi lainnya di Negeri Paman Sam. Hal ini juga sejalan dengan janjinya kampanyenya yang akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing AS.
Baca juga: Donald Trump Blakblakan Kongres AS Milik Israel
Sementara itu, Partai Demokrat masih punya pekerjaan rumah dalam rangka mendorong kebijakan Biden lainnya yaitu RUU anggaran yang terkait perluasan jaring pengaman sosial dan program untuk mengatasi perubahan iklim. Dengan nilai mencapai USD1,75 triliun, paket kebijakan ini akan menjadi perluasan terbesar jaring pengaman sosial di AS sejak 1960-an.
Para pemimpin Demokrat pada Jumat malam kemarin berharap bisa meloloskan RUU tersebut bersamaan dengan RUU Infrastruktur. Namun, akhirnya ditunda akibat desakan dari kelompok sentris yang meminta dilakukan audit independen terkait nominal yang disebutkan, di mana proses ini bisa memakan waktu berminggu-minggu.
Pemerintahan Biden selanjutnya akan fokus mengawasi perbaikan jalan raya, kereta api, dan infrastruktur transportasi lainnya di Negeri Paman Sam. Hal ini juga sejalan dengan janjinya kampanyenya yang akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing AS.
Baca juga: Donald Trump Blakblakan Kongres AS Milik Israel
Sementara itu, Partai Demokrat masih punya pekerjaan rumah dalam rangka mendorong kebijakan Biden lainnya yaitu RUU anggaran yang terkait perluasan jaring pengaman sosial dan program untuk mengatasi perubahan iklim. Dengan nilai mencapai USD1,75 triliun, paket kebijakan ini akan menjadi perluasan terbesar jaring pengaman sosial di AS sejak 1960-an.
Para pemimpin Demokrat pada Jumat malam kemarin berharap bisa meloloskan RUU tersebut bersamaan dengan RUU Infrastruktur. Namun, akhirnya ditunda akibat desakan dari kelompok sentris yang meminta dilakukan audit independen terkait nominal yang disebutkan, di mana proses ini bisa memakan waktu berminggu-minggu.
Lihat Juga :