Saham Pemerintah Berkurang, Garuda Bisa Jatuh ke Tangan Asing
Sabtu, 13 November 2021 - 08:15 WIB
Opsi pengurangan saham pemerintah di Garuda dikhawatirkan serikat pekerja. Foto/SINDONews
JAKARTA - Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga) menyoroti opsi pengurangan saham pemerintah (dilusi) di PT Garuda Indonesia Tbk. Opsi tersebut sebelumnya disampaikan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI.
Jika saham pemerintah berkurang, Ketua Sekarga Tomy Tampatty mengkhawatirkan Garuda bernasib sama dengan Indosat. Pasalnya, dominasi kepemilikan saham berada di tangan pihak asing.
"Garuda Indonesia bisa jadi seperti Indosat ke-2 yang lepas ke tangan asing, kejadian Indosat menjadi catatan terburuk rakyat Indonesia," ungkap Tomy, Sabtu (13/11/2021).
Saat ini, opsi dilusi baru bersifat opsional. Kementerian BUMN selaku pemegang saham mayoritas baru meminta dukungan Komisi VI DPR, manakala opsi tersebut memungkinkan untuk dilakukan.
Tomy berharap, Komisi VI dan seluruh fraksi DPR menolak opsi tersebut karena akan menjadi catatan buruk bagi sejarah flag carrier Garuda Indonesia.
"Kami berharap Ketua DPR Ibu Puan Maharani dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat menolak permohonan restu tersebut karena jika DPR-RI menyetujui, mayoritas saham Garuda milik pemerintah dijual kepada pihak swasta atau asing," katanya.
Saat ini, saham negara mencapai 60,5%, Trans Airways sebanyak 28,2%, sisanya milik publik sebesar 11,1%. Kartika mengakui, bila opsi dilusi ditempuh, maka pemerintah tak lagi menjadi pemegang saham mayoritas.
Jika saham pemerintah berkurang, Ketua Sekarga Tomy Tampatty mengkhawatirkan Garuda bernasib sama dengan Indosat. Pasalnya, dominasi kepemilikan saham berada di tangan pihak asing.
"Garuda Indonesia bisa jadi seperti Indosat ke-2 yang lepas ke tangan asing, kejadian Indosat menjadi catatan terburuk rakyat Indonesia," ungkap Tomy, Sabtu (13/11/2021).
Saat ini, opsi dilusi baru bersifat opsional. Kementerian BUMN selaku pemegang saham mayoritas baru meminta dukungan Komisi VI DPR, manakala opsi tersebut memungkinkan untuk dilakukan.
Tomy berharap, Komisi VI dan seluruh fraksi DPR menolak opsi tersebut karena akan menjadi catatan buruk bagi sejarah flag carrier Garuda Indonesia.
"Kami berharap Ketua DPR Ibu Puan Maharani dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat menolak permohonan restu tersebut karena jika DPR-RI menyetujui, mayoritas saham Garuda milik pemerintah dijual kepada pihak swasta atau asing," katanya.
Saat ini, saham negara mencapai 60,5%, Trans Airways sebanyak 28,2%, sisanya milik publik sebesar 11,1%. Kartika mengakui, bila opsi dilusi ditempuh, maka pemerintah tak lagi menjadi pemegang saham mayoritas.
(uka)
tulis komentar anda