Pinjol Ilegal Bikin Risih Sri Mulyani: Mereka Kasar dan Suka Melecehkan
Kamis, 02 Desember 2021 - 20:18 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku risih dengan cara pinjol ilegal mengaih utang dengan cara kasar dan suka melecehkan. FOTO/dok.SINDOnews
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku risih dengan keberadaan pinjol ilegal . Lantaran, cara menagihnya kasar dan suka melecehkan korban selaku peminjam uang.
"Kita risih dengan cara penagihan mereka yang kasar. Bahkan, mengandung unsur pelecehan," kata dia dalam video virtual, Kamis (2/12/2021).
Dia pun resah dengan keberadaan pinjol ilegal yang semakin marak. Padahal pinjol ilegal mencekik nasabah karena bunganya terus menggunung. "Dengan bunga yang tinggi, pinjol ilegal banyak merugikan masyarakat maupun nasabah," jelasnya.
Ia pun mendorong agar pinjol fokus untuk pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan aturan yang lebih ketat. "Kami ingin fintech fokus untuk pembiayaan pembiayaan UMKM," imbuhnya.
Di samping itu, untuk menekan korban pinjol ilegal perlu ditingkatkan inklusi keuangan. Berdasarkan survei Bank Dunia atau World Bank pada 2070 indeks inklusi keuangan akan mencapai 68,52 persen. Sedangkan untuk Indonesia ada pada angka 48,86 persen.
Melihat indikator tersebut, maka perlu dorongan untuk mempercepat peningkatan inklusi keuangan baik di dalam negeri maupun secara global. "Itu sebabnya Presidensi G20 akan fokus pada inklusi pembiayaan digital dan pembiayaan UMKM," tandasnya.
"Kita risih dengan cara penagihan mereka yang kasar. Bahkan, mengandung unsur pelecehan," kata dia dalam video virtual, Kamis (2/12/2021).
Dia pun resah dengan keberadaan pinjol ilegal yang semakin marak. Padahal pinjol ilegal mencekik nasabah karena bunganya terus menggunung. "Dengan bunga yang tinggi, pinjol ilegal banyak merugikan masyarakat maupun nasabah," jelasnya.
Ia pun mendorong agar pinjol fokus untuk pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan aturan yang lebih ketat. "Kami ingin fintech fokus untuk pembiayaan pembiayaan UMKM," imbuhnya.
Di samping itu, untuk menekan korban pinjol ilegal perlu ditingkatkan inklusi keuangan. Berdasarkan survei Bank Dunia atau World Bank pada 2070 indeks inklusi keuangan akan mencapai 68,52 persen. Sedangkan untuk Indonesia ada pada angka 48,86 persen.
Melihat indikator tersebut, maka perlu dorongan untuk mempercepat peningkatan inklusi keuangan baik di dalam negeri maupun secara global. "Itu sebabnya Presidensi G20 akan fokus pada inklusi pembiayaan digital dan pembiayaan UMKM," tandasnya.
(nng)
tulis komentar anda