1,3 Juta Masyarakat Miskin Ekstrem di Wilayah Pesisir Bakal Dientaskan
Selasa, 21 Desember 2021 - 20:43 WIB
Nelayan merupakan pekerjaan utama masyarakat pesisir. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Pada 2022 pemerintah akan memperluas cakupan penanganan kemiskinan ekstrem menjadi 212 kabupaten/kota di 25 provinsi, dan 147 kabupaten/kota di antaranya merupakan wilayah pesisir. Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin mengatakan bahwa di 147 kabupaten/kota tersebut ada 1,3 juta masyarakat miskin ekstrem yang jadi target pengentasan.
Baca juga: Wapres: 69% Kabupaten Prioritas Kemiskinan Ekstrem Berada di Wilayah Pesisir
“Penduduk yang berada di wilayah pesisir 110,4 juta jiwa. Sekitar 12,5% atau 1,3 juta jiwa merupakan penduduk miskin ekstrem,” katanya, Selasa (21/12/2021).
Dia mengatakan bahwa ada beberapa karakteristik kelompok miskin ekstrem di wilayah pesisir. Di antaranya demografi anggota rumah tangga lebih besar dengan rata-rata umur kepala rumah tangga yang lebih produktif. Kemudian pendidikan kepala rumah tangga sebagian besar tidak bersekolah dan hanya lulusan SD.
“Perumahannya atau sanitasi air bersih (kurang). Penerangan kurang memadai jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Kemudian ketenagakerjaannya sebagian besar memiliki pekerjaan namun terkonsentasi pada kelompok yg berusaha sendiri atau berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar. Infrastrukturnya juga akses sistem komunikasi, jasa pengiriman dan penangan perlu diperbaiki,” ujarnya.
Selain itu kerentanan masyarakat relatif lebih rawan. Terutama terkait dengan gizi buruk dan keberadaan pemukiman kumuh atau di bantaran sungai.
Baca juga: Wapres: 69% Kabupaten Prioritas Kemiskinan Ekstrem Berada di Wilayah Pesisir
“Penduduk yang berada di wilayah pesisir 110,4 juta jiwa. Sekitar 12,5% atau 1,3 juta jiwa merupakan penduduk miskin ekstrem,” katanya, Selasa (21/12/2021).
Dia mengatakan bahwa ada beberapa karakteristik kelompok miskin ekstrem di wilayah pesisir. Di antaranya demografi anggota rumah tangga lebih besar dengan rata-rata umur kepala rumah tangga yang lebih produktif. Kemudian pendidikan kepala rumah tangga sebagian besar tidak bersekolah dan hanya lulusan SD.
“Perumahannya atau sanitasi air bersih (kurang). Penerangan kurang memadai jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Kemudian ketenagakerjaannya sebagian besar memiliki pekerjaan namun terkonsentasi pada kelompok yg berusaha sendiri atau berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar. Infrastrukturnya juga akses sistem komunikasi, jasa pengiriman dan penangan perlu diperbaiki,” ujarnya.
Selain itu kerentanan masyarakat relatif lebih rawan. Terutama terkait dengan gizi buruk dan keberadaan pemukiman kumuh atau di bantaran sungai.
Lihat Juga :