Ekonom Beberkan Perlunya Pertamina Naikkan Harga LPG Nonsubsidi
Selasa, 28 Desember 2021 - 12:25 WIB
Defiyan mengatakan, kenaikan harga CPA Saudi Aramco memang sangat signifikan, yaitu dari USD565 menjadi USD800 per metrik ton atau naik 41,5% dan butana dari USD590 menjadi USD795 per metrik ton atau naik 25,8%. Atas perubahan harga 2 komponen LPG ini, kata dia, pemerintah India menaikkan harga jual LPG yang awalnya 305 rupee per tabung 12 kg atau Rp57.831,7 (kurs Rp189,94 per rupee) menjadi 899,5 rupee per tabung menjadi Rp274.347,5.
Baca Juga: Iran Incar Situs Nuklir Dimona Israel sebagai Target Rudalnya
"Dengan begitu, secara logis perubahan harga jual LPG nonsubsidi yang dilakukan oleh Pertamina yang berkisar Rp1.600-2.600 per kg masih dalam batas wajar, bahkan masih lebih rendah dibandingkan dengan di negara lain," ujarnya.
Sementara itu, mengenai kekhawatiran imbas perubahan harga memicu migrasi konsumen ke LPG 3 kg, Defiyan berharap pemerintah memastikan alokasi dan skema subsidi secara tepat sasaran. Dia menegaskan, hal ini penting karena konsumsi LPG bersubsidi secara nasional mencapai 92,5%.
"Tetapi kenaikan harga LPG nonsubsidi ini harus dipahami sebagai upaya menyelamatkan kinerja BUMN di tengah tekanan kenaikan harga migas dunia. Di sisi lain, adalah ruang yang wajar bagi perusahaan untuk menggunakan diskresinya guna menjaga proses bisnis dalam menanggapi berbagai perubahan," pungkasnya.
Baca Juga: Iran Incar Situs Nuklir Dimona Israel sebagai Target Rudalnya
"Dengan begitu, secara logis perubahan harga jual LPG nonsubsidi yang dilakukan oleh Pertamina yang berkisar Rp1.600-2.600 per kg masih dalam batas wajar, bahkan masih lebih rendah dibandingkan dengan di negara lain," ujarnya.
Sementara itu, mengenai kekhawatiran imbas perubahan harga memicu migrasi konsumen ke LPG 3 kg, Defiyan berharap pemerintah memastikan alokasi dan skema subsidi secara tepat sasaran. Dia menegaskan, hal ini penting karena konsumsi LPG bersubsidi secara nasional mencapai 92,5%.
"Tetapi kenaikan harga LPG nonsubsidi ini harus dipahami sebagai upaya menyelamatkan kinerja BUMN di tengah tekanan kenaikan harga migas dunia. Di sisi lain, adalah ruang yang wajar bagi perusahaan untuk menggunakan diskresinya guna menjaga proses bisnis dalam menanggapi berbagai perubahan," pungkasnya.
(fai)
Lihat Juga :