Gara-Gara Corona, Utang Luar Negeri Pemerintah Naik
Senin, 15 Juni 2020 - 12:33 WIB
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir April 2020 sebesar USD400,2 miliar. Utang itu terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar USD192,4 miliar dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar USS207,8 miliar.
"ULN Indonesia tersebut tumbuh 2,9% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2020 sebesar 0,6% (yoy). Hal itu disebabkan oleh peningkatan ULN publik di tengah perlambatan pertumbuhan ULN swasta," kata Onny Widjanarko, Direktur Eksekutif Komunikasi BI, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (15/6/2020).
Kata dia, ULN pemerintah meningkat, setelah pada bulan sebelumnya mengalami kontraksi. Posisi ULN pemerintah pada akhir April 2020 tercatat sebesar USD189,7 miliar dolar atau tumbuh 1,6% (yoy), berbalik dari kondisi bulan sebelumnya yang terkontraksi 3,6% (yoy). ( Baca: Jokowi: Dunia Berjuang Hindari Jurang Resesi Ekonomi )
"Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh arus modal masuk pada surat berharga negara (SBN), dan penerbitan global bonds pemerintah sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan pembiayaan, termasuk dalam rangka penanganan wabah COVID-19," bebernya. (Baca juga: Pariwisata Mulai Bangkit)
Sementara itu, pengelolaan ULN pemerintah dilakukan secara hati-hati dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas yang saat ini dititikberatkan pada upaya penanganan wabah COVID-19 dan stimulus ekonomi.
Sektor prioritas tersebut mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,3% dari total ULN pemerintah), sektor konstruksi (16,4%), sektor jasa pendidikan (16,2%), sektor jasa keuangan dan asuransi (12,8%), dan sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,6%).
Meski utang pemerintah mengalami kenaikan, BI menyatakan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Rasio ULN Indonesia terhadap PD masih terbilang aman, sebesar 36,5%. Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 88,9% dari total ULN.
"ULN Indonesia tersebut tumbuh 2,9% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2020 sebesar 0,6% (yoy). Hal itu disebabkan oleh peningkatan ULN publik di tengah perlambatan pertumbuhan ULN swasta," kata Onny Widjanarko, Direktur Eksekutif Komunikasi BI, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (15/6/2020).
Kata dia, ULN pemerintah meningkat, setelah pada bulan sebelumnya mengalami kontraksi. Posisi ULN pemerintah pada akhir April 2020 tercatat sebesar USD189,7 miliar dolar atau tumbuh 1,6% (yoy), berbalik dari kondisi bulan sebelumnya yang terkontraksi 3,6% (yoy). ( Baca: Jokowi: Dunia Berjuang Hindari Jurang Resesi Ekonomi )
"Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh arus modal masuk pada surat berharga negara (SBN), dan penerbitan global bonds pemerintah sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan pembiayaan, termasuk dalam rangka penanganan wabah COVID-19," bebernya. (Baca juga: Pariwisata Mulai Bangkit)
Sementara itu, pengelolaan ULN pemerintah dilakukan secara hati-hati dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas yang saat ini dititikberatkan pada upaya penanganan wabah COVID-19 dan stimulus ekonomi.
Sektor prioritas tersebut mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,3% dari total ULN pemerintah), sektor konstruksi (16,4%), sektor jasa pendidikan (16,2%), sektor jasa keuangan dan asuransi (12,8%), dan sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,6%).
Meski utang pemerintah mengalami kenaikan, BI menyatakan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Rasio ULN Indonesia terhadap PD masih terbilang aman, sebesar 36,5%. Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 88,9% dari total ULN.
(uka)
tulis komentar anda