Punya Jurus Baru Berantas Korupsi Minerba, Luhut Minta Dikawal KPK
Selasa, 08 Maret 2022 - 16:57 WIB
Memiliki Simbara tidak cukup bagi Menko Marves, Luhut B. Pandjaitan untuk menciptakan pengelolaan komoditi mineral dan batu bara (minerba) yang terintegrasi dan bebas korupsi. Foto/Dok
JAKARTA - Memiliki satu portal Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara) tidak cukup bagi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan untuk menciptakan pengelolaan komoditi mineral dan batu bara ( minerba ) yang terintegrasi dari hulu sampai hilir.
Lantaran itu, Ia juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan tim Stranas untuk melakukan pencegahan korupsi dan terus mengawal dan memberikan supervisi atas pengelolaan sumber daya alam atau SDA di Indonesia.
“Saya minta permulaan sejarah baik ini, dituntaskan sampai semua penyesuaian regulasi, proses bisnis, dan perubahan manjaemen serta penguatan instansi dapat diselesaikan dengan baik. Saya juga meminta kepada Kepala KPK dan tim Stranas Pencegahan Korupsi untuk terus mengawal dan memberikan supervisi atas pengelolaan SDA di Indonesia,” kata Menko Luhut dalam keterangannya, Selasa (8/3/2022).
Dari sisi Pemerintah, disebutkan masih banyak pelaku korpusi di industri komoditas mineral nikel di Tanah Air, terutama ketika harga komoditas membubung tinggi seperti saat ini.
Seperti diketahui, harga nikel dunia secara tak terduga melesat hingga USD56.000 per ton kemarin malam, Senin (7/3/2022). Ini merupakan rekor harga tertinggi sepanjang masa. Kemarin, harga nikel ditutup di USD50.300 per ton atau meningkat hingga 73,93% dibandingkan posisi sebelumnya.
“Simbara akan mewujudkan efektifitas pengawasan, rekon data akurat, tata kelola yang baik, sehingga terciptanya ultimate goal efisiensi dan efektifitas pelayanan dengan penerapan Single Input,” jelasnya.
Kesuksesan integrasi Simbara saat ini baru diterapkan bagi perizinan penjualan batu bara baik ekspor maupun domestik, ke depannya juga perlu diterapkan bagi komoditi mineral lainnya seperti nikel dan bauksit.
"Lebih bagus buat pencegahan daripada tangkap tangan. Tangkap tangan itu angka kecilnya triliunan rupiah yang bisa mendisplinkan bangsa ini," ujarnya.
Menurut Luhut, saat ini sebagai langkah awal dengan target aliran data yang dibutuhkan oleh masing-masing instansi dalam proses perizinan telah mengalir dari hulu sampai hilir. “Saya minta tim teknis untuk segera menindaklanjuti analisis data dan perbaikan serta penegasan konsekuesi jika dipastikan irregularities tersebut ada kecurangan,” tegasnya.
“Dengan terselesaikannya integrasi Simbara dengan sukses ini, tentunya melalui dukungan dari semua pihak. Semoga upaya kita bersama ini akan memberikan manfaat yang optimal bagi penata kelolaan mineral dan batu bara nasional sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi Pendapatan Negara dan bagi Kesejahteraan Rakyat,” tutup Menko Luhut.
Lantaran itu, Ia juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan tim Stranas untuk melakukan pencegahan korupsi dan terus mengawal dan memberikan supervisi atas pengelolaan sumber daya alam atau SDA di Indonesia.
“Saya minta permulaan sejarah baik ini, dituntaskan sampai semua penyesuaian regulasi, proses bisnis, dan perubahan manjaemen serta penguatan instansi dapat diselesaikan dengan baik. Saya juga meminta kepada Kepala KPK dan tim Stranas Pencegahan Korupsi untuk terus mengawal dan memberikan supervisi atas pengelolaan SDA di Indonesia,” kata Menko Luhut dalam keterangannya, Selasa (8/3/2022).
Dari sisi Pemerintah, disebutkan masih banyak pelaku korpusi di industri komoditas mineral nikel di Tanah Air, terutama ketika harga komoditas membubung tinggi seperti saat ini.
Seperti diketahui, harga nikel dunia secara tak terduga melesat hingga USD56.000 per ton kemarin malam, Senin (7/3/2022). Ini merupakan rekor harga tertinggi sepanjang masa. Kemarin, harga nikel ditutup di USD50.300 per ton atau meningkat hingga 73,93% dibandingkan posisi sebelumnya.
“Simbara akan mewujudkan efektifitas pengawasan, rekon data akurat, tata kelola yang baik, sehingga terciptanya ultimate goal efisiensi dan efektifitas pelayanan dengan penerapan Single Input,” jelasnya.
Kesuksesan integrasi Simbara saat ini baru diterapkan bagi perizinan penjualan batu bara baik ekspor maupun domestik, ke depannya juga perlu diterapkan bagi komoditi mineral lainnya seperti nikel dan bauksit.
"Lebih bagus buat pencegahan daripada tangkap tangan. Tangkap tangan itu angka kecilnya triliunan rupiah yang bisa mendisplinkan bangsa ini," ujarnya.
Menurut Luhut, saat ini sebagai langkah awal dengan target aliran data yang dibutuhkan oleh masing-masing instansi dalam proses perizinan telah mengalir dari hulu sampai hilir. “Saya minta tim teknis untuk segera menindaklanjuti analisis data dan perbaikan serta penegasan konsekuesi jika dipastikan irregularities tersebut ada kecurangan,” tegasnya.
“Dengan terselesaikannya integrasi Simbara dengan sukses ini, tentunya melalui dukungan dari semua pihak. Semoga upaya kita bersama ini akan memberikan manfaat yang optimal bagi penata kelolaan mineral dan batu bara nasional sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi Pendapatan Negara dan bagi Kesejahteraan Rakyat,” tutup Menko Luhut.
(akr)
tulis komentar anda