Tekan Angka Kemiskinan Ekstrem, KKP Gelontorkan Anggaran Rp113,3 Miliar
Rabu, 16 Maret 2022 - 10:53 WIB
Menteri Sakti Wahyu Trenggono saat rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy membahas penurunan angka keemiskinan dan stunting di Jakarta, Selasa (15/3/2021). FOTO/Humas KKP
JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalokasikan anggaran Rp113,3 miliar menjalankan program penurunan kemiskinan ekstrem . Adapun anggaran tersebut digunakan untuk pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktivitas masyarakat.
"Ada Rp113 miliar yang dianggarkan untuk mendukung program percepatan penurunan kemiskinan ekstrem. Sedangkan untuk stunting, KKP anggarannya sekitar Rp25,5 miliar," ungkap Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono melalui keterangan resmi, Rabu (16/3/2022).
Menurut dia melalui anggaran tersebut KKP melaksanakan tiga kategori program dan kegiatan yang kaitannya dengan akses terhadap pekerjaan, seperti pembangunan sarana niaga garam rakyat, pembangunan sarana dan prasaa wisata bahari, hingga rehabilitasi kawasan mangrove. Tak hanya itu, KKP juga menjalan program kerja yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, meliputi bantuan premi asuransi nelayan dan pelatihan terhadap masyarakat kelautan dan perikanan.
Selanjutnya, program kerja untuk peningkatan kapasitas UMKM di antaranya pembangunan kampung nelayan maju, gudang beku portabel, hingga pembangunan kampung perikanan budidaya. Selain program-program juga melaksanakan kegiatan ekonomi di daerah-daerah potensial, yang nantinya memberi multiplier effect yang mampu mendorong penyerapan tenaga kerja serta penambahan penghasilan masyarakat nelayan. "Ini tantangan dan pelaksanaannya perlu kolaborasi," ungkapnya.
Tak berhenti di situ, untuk mendukung percepatan penurunan angka stunting, KKP memiliki program Gemarikan yang tahun ini menargetkan 53.500 kepala keluarga. Dengan rincian 20 persen ibu hamil, 10 persen balita, 40 persen wanita usia subur, serta 30 persen remaja putri usia produktif.
Menko PMK Muhadjir Effendy menekankan bahwa program penurunan angka kemiskinan terus dilakukan. Setiap kementerian terkait melakukan konsolidasi program kerja dan sinkronisasi data yang ada di masing-masing sehingga implementasi upaya percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem dan stunting di Indonesia berjalan optimal. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan estrem di angka 0 persen pada tahun 2024.
"Kita melihat mana program kerja dan data yang bisa disinkronkan. Data KKP dan data BKKBN, misalnya terkait stunting yang mana bisa disinkronkan untuk selanjutnya ditindaklanjuti," katanya.
"Ada Rp113 miliar yang dianggarkan untuk mendukung program percepatan penurunan kemiskinan ekstrem. Sedangkan untuk stunting, KKP anggarannya sekitar Rp25,5 miliar," ungkap Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono melalui keterangan resmi, Rabu (16/3/2022).
Menurut dia melalui anggaran tersebut KKP melaksanakan tiga kategori program dan kegiatan yang kaitannya dengan akses terhadap pekerjaan, seperti pembangunan sarana niaga garam rakyat, pembangunan sarana dan prasaa wisata bahari, hingga rehabilitasi kawasan mangrove. Tak hanya itu, KKP juga menjalan program kerja yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, meliputi bantuan premi asuransi nelayan dan pelatihan terhadap masyarakat kelautan dan perikanan.
Selanjutnya, program kerja untuk peningkatan kapasitas UMKM di antaranya pembangunan kampung nelayan maju, gudang beku portabel, hingga pembangunan kampung perikanan budidaya. Selain program-program juga melaksanakan kegiatan ekonomi di daerah-daerah potensial, yang nantinya memberi multiplier effect yang mampu mendorong penyerapan tenaga kerja serta penambahan penghasilan masyarakat nelayan. "Ini tantangan dan pelaksanaannya perlu kolaborasi," ungkapnya.
Tak berhenti di situ, untuk mendukung percepatan penurunan angka stunting, KKP memiliki program Gemarikan yang tahun ini menargetkan 53.500 kepala keluarga. Dengan rincian 20 persen ibu hamil, 10 persen balita, 40 persen wanita usia subur, serta 30 persen remaja putri usia produktif.
Menko PMK Muhadjir Effendy menekankan bahwa program penurunan angka kemiskinan terus dilakukan. Setiap kementerian terkait melakukan konsolidasi program kerja dan sinkronisasi data yang ada di masing-masing sehingga implementasi upaya percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem dan stunting di Indonesia berjalan optimal. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan estrem di angka 0 persen pada tahun 2024.
"Kita melihat mana program kerja dan data yang bisa disinkronkan. Data KKP dan data BKKBN, misalnya terkait stunting yang mana bisa disinkronkan untuk selanjutnya ditindaklanjuti," katanya.
(nng)
tulis komentar anda