Sri Mulyani Ungkap Kejahatan Cuci Uang Mengancam Nyawa Manusia
Kamis, 31 Maret 2022 - 11:30 WIB
Sri Mulyani mengungkap pentingnya pengawasan atas tindakan pencucian uang. Foto/Dok
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap pengalamannya saat tinggal di Amerika Serikat terkait tindakan pencucian uang . Sekitar tahun 2002, usai mengantar anak ke sekolah, Sri Mulyani menyaksikan kejadian peristiwa 11/9 lewat tayangan televisi.
"Kalau saya ingat PPATK soal money laundering, ingatan saya itu sangat jauh ke belakang. Pagi itu tanggal 11 September 2001, saya drop anak saya sekolah. Lalu saya pulang dan menyalakan TV, terjadilah apa yang disebut accident atau serangan terorisme di New York," ungkap Sri dalam PPATK 3rd Legal Forum di Jakarta, Kamis(31/3/2022).
Insiden itu mengubah banyak hal, termasuk dua tahun kemudian Sri diminta pemerintah Indonesia untuk pindah dari Atlanta ke Washington DC untuk menjadi Executive Director IMF.
"Di situ saya baru menyadari, setelah tragedi 11/9, pembahasan di forum IMF mengenai anti-money laundering dan pendanaan untuk terorisme menjadi sangat penting. Itu diadopsi menjadi berbagai kegiatan di dunia karena ancaman kejahatan pencucian uang tidak hanya berimplikasi dari sisi sosial, ekonomi dan finansial, tapi sudah sampai mengancam jiwa manusia. Dan itulah kemudian Anti Money Laundering and Finance of Terrorism (AMLFT) yang kemudian diangkat pada pertemuan G20," terang Sri.
Sri Mulyani melanjutkan G20 dibentuk untuk level menteri keuangan dan gubernur bank sentral adalah ketika pasca-krisis ekonomi 1997-1998. Kemudian terjadi global financial crisis 2008-2009, maka forum G20 pada level menteri keuangan dan bank sentral dielevasi ke pertemuan antar-pemimpin negara. Di sanalah lahir G20 Summit tahun 2009 sebagai respons dari global financial crisis.
"Karena ini adalah sebuah premier forum untuk kerja sama ekonomi, maka topik mengenai AMLFT untuk kegiatan ilegal menjadi sangat relevan," tambah Sri.
Pembicaraan di antara gubernur bank sentral dan menteri keuangan, tentu adalah di satu sisi mendorong adanya interaksi, lalu lintas perdagangan maupun investasi antar-negara secara cepat dan efisien.Di sisi lain harus menangani kemungkinan terjadinya lalu lintas tersebut dimanfaatkan untuk kejahatan kriminal dalam bentuk illicit financing.
"Oleh karena itu, FATF selalu identik dengan G20 finance minister dan central bank governor. Semoga Indonesia segera menjadi full membership dibawah leadership Kepala PPATK dan seluruh jajarannya dengan dukungan seluruh K/L terutama dari aparat penegak hukum maupun sektor regulator di bidang keuangan," pungkas Sri.
"Kalau saya ingat PPATK soal money laundering, ingatan saya itu sangat jauh ke belakang. Pagi itu tanggal 11 September 2001, saya drop anak saya sekolah. Lalu saya pulang dan menyalakan TV, terjadilah apa yang disebut accident atau serangan terorisme di New York," ungkap Sri dalam PPATK 3rd Legal Forum di Jakarta, Kamis(31/3/2022).
Insiden itu mengubah banyak hal, termasuk dua tahun kemudian Sri diminta pemerintah Indonesia untuk pindah dari Atlanta ke Washington DC untuk menjadi Executive Director IMF.
"Di situ saya baru menyadari, setelah tragedi 11/9, pembahasan di forum IMF mengenai anti-money laundering dan pendanaan untuk terorisme menjadi sangat penting. Itu diadopsi menjadi berbagai kegiatan di dunia karena ancaman kejahatan pencucian uang tidak hanya berimplikasi dari sisi sosial, ekonomi dan finansial, tapi sudah sampai mengancam jiwa manusia. Dan itulah kemudian Anti Money Laundering and Finance of Terrorism (AMLFT) yang kemudian diangkat pada pertemuan G20," terang Sri.
Sri Mulyani melanjutkan G20 dibentuk untuk level menteri keuangan dan gubernur bank sentral adalah ketika pasca-krisis ekonomi 1997-1998. Kemudian terjadi global financial crisis 2008-2009, maka forum G20 pada level menteri keuangan dan bank sentral dielevasi ke pertemuan antar-pemimpin negara. Di sanalah lahir G20 Summit tahun 2009 sebagai respons dari global financial crisis.
"Karena ini adalah sebuah premier forum untuk kerja sama ekonomi, maka topik mengenai AMLFT untuk kegiatan ilegal menjadi sangat relevan," tambah Sri.
Pembicaraan di antara gubernur bank sentral dan menteri keuangan, tentu adalah di satu sisi mendorong adanya interaksi, lalu lintas perdagangan maupun investasi antar-negara secara cepat dan efisien.Di sisi lain harus menangani kemungkinan terjadinya lalu lintas tersebut dimanfaatkan untuk kejahatan kriminal dalam bentuk illicit financing.
"Oleh karena itu, FATF selalu identik dengan G20 finance minister dan central bank governor. Semoga Indonesia segera menjadi full membership dibawah leadership Kepala PPATK dan seluruh jajarannya dengan dukungan seluruh K/L terutama dari aparat penegak hukum maupun sektor regulator di bidang keuangan," pungkas Sri.
(uka)
tulis komentar anda