Puskepi: Stok BBM Nasional Bukan Cuma Tanggung Jawab Pertamina
Kamis, 07 April 2022 - 15:27 WIB
Ketahanan stok BBM nasional dinilai harus menjadi tanggung jawab pemerintah karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menegaskan, ketahanan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional bukan hanya tanggung jawab badan usaha migas saja. Pemerintah atau negara justru punya tanggung jawab yang lebih besar terhadap hal ini.
"Stok BBM menyangkut dan terkait erat dengan ketahanan energi, dan ini terkait dengan kepentingan bangsa, maka sudah sepatutnya stok BBM nasional ditangani sepenuhnya oleh negara atau pemerintah," ujar Sofyano di Jakarta, Kamis (7/4/2022).
Dia mengatakan, ketahanan stok BBM nasional semestinya tak hanya menjadi tanggung badan usaha seperti PT Patra Niaga sebagai Sub Holding Pertamina. "Soal ini harus dipahami benar oleh pemerintah," tandasnya.
Karena itu, imbuh Sofyano, jika saja di era Jokowi ini stok BBM nasional bisa dialihkan menjadi tanggung jawab negara, maka ini akan menjadi hal luar biasa yang akan tercatat dalam sejarah migas republik ini. Menurut dia, sudah saatnya lembaga pemerintah seperti SKK Migas difungsikan juga untuk bertanggung jawab terhadap ketahanan energi, termasuk stok BBM nasional.
Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi VII DPR, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati juga menegaskan bahwa cadangan BBM strategis seharusnya dikelola oleh negara.
"Kalau kami, dengan (stok) 21 hari dengan harga (minyak) sekarang itu bebannya adalah senilai USD6,7 miliar (sekitar Rp97 triliun). Jadi untuk me-maintenance cadangan 21 hari, idle money kita harus USD6,7 miliar," kata Nicke, kemarin.
Nicke mengingatkan, jika cadangan BBM ditambah, maka beban biaya yang harus dikeluarkan BUMN migas tersebut akan bertambah berat. "Kami berhitung, untuk menambahkan (cadangan) menjadi 30 hari saja, itu kami harus tambah lagi USD3 miliar (sekitar Rp43,5 triliun). Dan kami tidak sanggup," tegasnya.
Pada kesempatan itu, Nicke juga meminta agar ada kebijakan dan alokasi untuk cadangan BBM strategis yang bisa menambah ketahanan energi nasional. Dia mengingatkan, cadangan yang ada di Pertamina sebagai badan usaha adalah cadangan operasi.
"Stok BBM menyangkut dan terkait erat dengan ketahanan energi, dan ini terkait dengan kepentingan bangsa, maka sudah sepatutnya stok BBM nasional ditangani sepenuhnya oleh negara atau pemerintah," ujar Sofyano di Jakarta, Kamis (7/4/2022).
Dia mengatakan, ketahanan stok BBM nasional semestinya tak hanya menjadi tanggung badan usaha seperti PT Patra Niaga sebagai Sub Holding Pertamina. "Soal ini harus dipahami benar oleh pemerintah," tandasnya.
Karena itu, imbuh Sofyano, jika saja di era Jokowi ini stok BBM nasional bisa dialihkan menjadi tanggung jawab negara, maka ini akan menjadi hal luar biasa yang akan tercatat dalam sejarah migas republik ini. Menurut dia, sudah saatnya lembaga pemerintah seperti SKK Migas difungsikan juga untuk bertanggung jawab terhadap ketahanan energi, termasuk stok BBM nasional.
Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi VII DPR, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati juga menegaskan bahwa cadangan BBM strategis seharusnya dikelola oleh negara.
"Kalau kami, dengan (stok) 21 hari dengan harga (minyak) sekarang itu bebannya adalah senilai USD6,7 miliar (sekitar Rp97 triliun). Jadi untuk me-maintenance cadangan 21 hari, idle money kita harus USD6,7 miliar," kata Nicke, kemarin.
Nicke mengingatkan, jika cadangan BBM ditambah, maka beban biaya yang harus dikeluarkan BUMN migas tersebut akan bertambah berat. "Kami berhitung, untuk menambahkan (cadangan) menjadi 30 hari saja, itu kami harus tambah lagi USD3 miliar (sekitar Rp43,5 triliun). Dan kami tidak sanggup," tegasnya.
Pada kesempatan itu, Nicke juga meminta agar ada kebijakan dan alokasi untuk cadangan BBM strategis yang bisa menambah ketahanan energi nasional. Dia mengingatkan, cadangan yang ada di Pertamina sebagai badan usaha adalah cadangan operasi.
(fai)
Lihat Juga :
tulis komentar anda