3 Pelaku Industri Minyak Sawit jadi Tersangka Migor, GIMNI: Perjelas Pengusaha Melanggarnya di Mana?
Selasa, 19 April 2022 - 21:43 WIB
Kejagung menetapkan tiga tersangka dari pihak swasta dalam kasus ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Foto/Dok SINDOnews/Yorri Farli
JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga tersangka dari pihak swasta dalam kasus ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) sebagai bahan baku minyak goreng (migor).
Tersangka tersebut yaitu dari PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) berinisial SMA, dan General Manager di PT Musim Mas berinisial PT.
Terkait hal tersebut, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menjelaskan, pihak perusahaan sebenarnya mematuhi aturan Domestic Price Obligation (DMO) 20% yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) guna memaksimalkan pasokan minyak sawit ke dalam negeri.
"Saat penerapan DMO pada awal Februari 2022, para eksportir itu wajib memasok 20% CPO ke dalam negeri sebelum mendapatkan persetujuan ekspor (PE)," kata Sahat kepada awak media, Selasa (19/4/2022).
"Kawan kami menunggu hingga pukul 04.00 WIB di kantor Kementerian Perdagangan. Mereka nunggu itu karena semua dokumen ekspor harus ada bukti DMO. Masak ini dijadikan bukti kalau mereka mendekati pejabat," tukasnya.
Inilah yang membuat GIMNI kecewa, padahal pihaknya sudah bekerja keras sesuai dengan ketentuan dan permintaan pemerintah demi rakyat. Namun, hasilnya justru menjatuhkan pihaknya.
Berkaca dari kasus ini, dia pun meminta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) segera menyelesaikan masalah ini. Pasalnya, menurut Sahat, hal ini merugikan para pengusaha minyak sawit.
Jika masalah ini tidak dibereskan oleh Kemenperin, tukas Sahat, pelaku usaha minyak sawit akan berhenti menjalankan program subsidi.
Tersangka tersebut yaitu dari PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) berinisial SMA, dan General Manager di PT Musim Mas berinisial PT.
Terkait hal tersebut, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menjelaskan, pihak perusahaan sebenarnya mematuhi aturan Domestic Price Obligation (DMO) 20% yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) guna memaksimalkan pasokan minyak sawit ke dalam negeri.
"Saat penerapan DMO pada awal Februari 2022, para eksportir itu wajib memasok 20% CPO ke dalam negeri sebelum mendapatkan persetujuan ekspor (PE)," kata Sahat kepada awak media, Selasa (19/4/2022).
"Kawan kami menunggu hingga pukul 04.00 WIB di kantor Kementerian Perdagangan. Mereka nunggu itu karena semua dokumen ekspor harus ada bukti DMO. Masak ini dijadikan bukti kalau mereka mendekati pejabat," tukasnya.
Inilah yang membuat GIMNI kecewa, padahal pihaknya sudah bekerja keras sesuai dengan ketentuan dan permintaan pemerintah demi rakyat. Namun, hasilnya justru menjatuhkan pihaknya.
Berkaca dari kasus ini, dia pun meminta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) segera menyelesaikan masalah ini. Pasalnya, menurut Sahat, hal ini merugikan para pengusaha minyak sawit.
Jika masalah ini tidak dibereskan oleh Kemenperin, tukas Sahat, pelaku usaha minyak sawit akan berhenti menjalankan program subsidi.
tulis komentar anda