Serikat Petani Bongkar Kelakuan Korporasi Saat Garap Kebun Sawit di Tanah Air
Senin, 25 April 2022 - 17:59 WIB
Serikat Petani Indonesia (SPI) miris melihat perkebunan kelapa sawit di dalam negeri banyak dikuasai oleh korporasi. Foto/Dok
JAKARTA - Serikat Petani Indonesia (SPI) miris perkebunan kelapa sawit di dalam negeri banyak dikuasai oleh korporasi. Parahnya lagi, dalam prakteknya terjadi banyak pelanggaran yang endingnya berdampak buruk pada alam Indonesia.
“Perkebunan sawit korporasi telah mengubah hutan menjadi tanaman monokultur, menghilangkan kekayaan hutan kita, juga sumber air berupa rawa-rawa, sungai dan sumber-sumber air lainnya. Korporasi sawit juga terbukti telah menggusur tanah petani, masyarakat adat dan rakyat, sampai merusak infrastruktur di daerah,” papar Ketua Umum SPI, Henry Saragih di Jakarta, Senin (25/4/2022).
Baca Juga: Serikat Petani Kelapa Sawit Ungkap Siasat Perusahaan CPO Raih Cuan Besar
Menurutnya, kebijakan moratorium sawit yang melarang perluasan izin perkebunan sejak tahun 2017-2019 sudah benar, di mana ditemukan ada 1,7 juta hektar lebih perusahaan sawit yang melampaui Hak Guna Usaha (HGU) yang mereka miliki dan 3 juta hektar sawit di dalam kawasan hutan.
Selain itu, kata Henry, kehadiran korporasi sawit juga sering mengabaikan izin-izin yang ada, ilegal, dan terjadi kasus pelanggaran kewajiban pajak yang harus dibayarkan kepada negara.
Oleh karena itu dia menyampaikan, perkebunan sawit harus diserahkan pengelolaannya kepada petani untuk dikelola usaha secara koperasi mulai dari urusan tanaman, pabrik CPO dan turunannya.
“Perkebunan sawit korporasi telah mengubah hutan menjadi tanaman monokultur, menghilangkan kekayaan hutan kita, juga sumber air berupa rawa-rawa, sungai dan sumber-sumber air lainnya. Korporasi sawit juga terbukti telah menggusur tanah petani, masyarakat adat dan rakyat, sampai merusak infrastruktur di daerah,” papar Ketua Umum SPI, Henry Saragih di Jakarta, Senin (25/4/2022).
Baca Juga: Serikat Petani Kelapa Sawit Ungkap Siasat Perusahaan CPO Raih Cuan Besar
Menurutnya, kebijakan moratorium sawit yang melarang perluasan izin perkebunan sejak tahun 2017-2019 sudah benar, di mana ditemukan ada 1,7 juta hektar lebih perusahaan sawit yang melampaui Hak Guna Usaha (HGU) yang mereka miliki dan 3 juta hektar sawit di dalam kawasan hutan.
Selain itu, kata Henry, kehadiran korporasi sawit juga sering mengabaikan izin-izin yang ada, ilegal, dan terjadi kasus pelanggaran kewajiban pajak yang harus dibayarkan kepada negara.
Oleh karena itu dia menyampaikan, perkebunan sawit harus diserahkan pengelolaannya kepada petani untuk dikelola usaha secara koperasi mulai dari urusan tanaman, pabrik CPO dan turunannya.
Lihat Juga :