Serikat Petani Kelapa Sawit Ungkap Siasat Perusahaan CPO Raih Cuan Besar
loading...
Petani sawit mendukung larangan ekspor CPO dan minyak goreng. Foto/YorriFarli/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Serikat Petani Kelapa Sawit ( SPKS ) menilai keputusan Presiden Joko Widodo menghentikan ekspor bahan baku minyak goreng/CPO dan minyak goreng merupakan langkah tepat untuk membanjiri pasokan minyak goreng di dalam negeri. Kebijakan itu akan membuat masyarakat tak kesulitan memperoleh minyak goreng, tentunya dengan harga terjangkau.
"Karena para pelaku usaha, selalu sibuk memikirkan suplai produk olahannya ke luar negeri karena menguntungkan dan mereka melupakan tugasnya memenuhi kebutuhan dalam negeri," kata Sekretaris Jenderal SPKS Mansuetus Darto dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (25/4/2022).
Lebih lanjut Darto menyampaikan, beberapa hari belakangan ini pihaknya memantau harga tandan buah segar (TBS). Katanya, TBS di Sekadau, Kalbar, menurun Rp400/kilogram. Sementara di Jambi turun Rp500/kilogram.
Darto pun mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan pencatatan nama-nama petani dan pabrik yang membeli TBS dengan murah. Jika tidak, kejadian ini akan menguntungkan pabrik karena saat situasi normal nanti, mereka akan menjual minyak sawit mentah dengan harga normal tetapi mereka membeli TBS dari petani dengan yang harga murah.
"Karena itu, pencatatan di pabrik harus jelas, sehingga keuntungan mereka tadi saat situasi normal bisa dikembalikan kepada petani uangnya. Ini solusi alternatif," ujar Darto.
Berkaca dari situ, Darto berharap dana Sawit di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) digunakan untuk program yang inovatif, misalnya dengan bantuan pupuk atau berdasarkan kebutuhan petani.
"Sebab kalau harga turun, petani tidak bisa membeli pupuk," pungkasnya.
"Karena para pelaku usaha, selalu sibuk memikirkan suplai produk olahannya ke luar negeri karena menguntungkan dan mereka melupakan tugasnya memenuhi kebutuhan dalam negeri," kata Sekretaris Jenderal SPKS Mansuetus Darto dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (25/4/2022).
Lebih lanjut Darto menyampaikan, beberapa hari belakangan ini pihaknya memantau harga tandan buah segar (TBS). Katanya, TBS di Sekadau, Kalbar, menurun Rp400/kilogram. Sementara di Jambi turun Rp500/kilogram.
Darto pun mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan pencatatan nama-nama petani dan pabrik yang membeli TBS dengan murah. Jika tidak, kejadian ini akan menguntungkan pabrik karena saat situasi normal nanti, mereka akan menjual minyak sawit mentah dengan harga normal tetapi mereka membeli TBS dari petani dengan yang harga murah.
"Karena itu, pencatatan di pabrik harus jelas, sehingga keuntungan mereka tadi saat situasi normal bisa dikembalikan kepada petani uangnya. Ini solusi alternatif," ujar Darto.
Berkaca dari situ, Darto berharap dana Sawit di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) digunakan untuk program yang inovatif, misalnya dengan bantuan pupuk atau berdasarkan kebutuhan petani.
"Sebab kalau harga turun, petani tidak bisa membeli pupuk," pungkasnya.
(uka)
Lihat Juga :
