RI Terpilih Negara Praktik Baik Program Migrasi Internasional
Sabtu, 30 April 2022 - 02:39 WIB
Sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia berjalan memasuki perbatasan Indonesia di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Kamis (25/11/2021). ANTARA FOTO/Agus Alfian/jhw/nz
JAKARTA - Indonesia terpilih menjadi salah satu dari ratusan negara anggota PBB untuk di-approve menjadi menjadi negara Praktik Baik atau Repository of Practices pada United Nations Migration Network Hub.
United Migration Network Hub adalah platform virtual yang disediakan bagi pemerintah, pemangku kepentingan, dan pakar untuk mengakses dan berbagi informasi dan layanan terkait migrasi.
Hub ini bertujuan untuk mendukung negara-negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam implementasi, tindak lanjut, dan tinjauan implementasi Global Compact for Migration (GCM) dan bertujuan sebagai pusat informasi bukti, praktik, dan inisiatif yang ada.
"Integrasi LTSA -MRC yang responsif gender dari Indonesia masuk menjadi salah satu praktik baik pada UN Network Migration. Ini kabar menggembirakan untuk kita semua dan saya memberikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam program integrasi LTSA-MRC," ujar Dirjen Binapenta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Suhartono di Jakarta, Jumat (29/4/2022).
Menurut Suhartono, kerja sama Kemnaker-ILO melalui program Safe and Fair, telah mengintegrasikan layanan responsif gender dari Migrant Worker Resource Center (MRC) dengan Layanan Terpadu Satu Atap Pemerintah (LTSA). LTSA responsif gender ini menjadi salah satu praktik pada United Nations Migration Network Hub.
Sebagai percontohan LTSA-MRC ini, telah dilaksanakan selama dua tahun di kabupaten Cirebon, Tulungagung, Blitar dan Lampung Timur melaui program yang berjalan hingga saat ini adalah tersedianya layanan dan manajemen berbasis desa.
"Tujuan program LTSA responsif gender yakni untuk meningkatkan layanan sekaligus mempromosikan migrasi yang aman, adil, mengurangi risiko kekerasan terhadap pekerja migran perempuan dan perdagangan orang," kata Suhartono.
Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Rendra Setiawan menambahkan, pogram kerja sama ini masuk dalam kategori praktik inovatif dan praktik baik. Hal ini dikarenakan praktik ini merupakan kali pertama di Indonesia.
Yakni berupa layanan dukungan kepada perempuan pekerja migran diberikan di bawah satu atap dan satu koordinasi, bersama-sama oleh berbagai pemangku kepentingan baik itu dari unsur Pemerintah, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Women Crisis Center dan Organisasi Perempuan seperti Solidaritas Perempuan Sebay Lampung, Koalisi Wanita Indonesia dan WCC Mawar Balqis.
United Migration Network Hub adalah platform virtual yang disediakan bagi pemerintah, pemangku kepentingan, dan pakar untuk mengakses dan berbagi informasi dan layanan terkait migrasi.
Hub ini bertujuan untuk mendukung negara-negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam implementasi, tindak lanjut, dan tinjauan implementasi Global Compact for Migration (GCM) dan bertujuan sebagai pusat informasi bukti, praktik, dan inisiatif yang ada.
"Integrasi LTSA -MRC yang responsif gender dari Indonesia masuk menjadi salah satu praktik baik pada UN Network Migration. Ini kabar menggembirakan untuk kita semua dan saya memberikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam program integrasi LTSA-MRC," ujar Dirjen Binapenta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Suhartono di Jakarta, Jumat (29/4/2022).
Menurut Suhartono, kerja sama Kemnaker-ILO melalui program Safe and Fair, telah mengintegrasikan layanan responsif gender dari Migrant Worker Resource Center (MRC) dengan Layanan Terpadu Satu Atap Pemerintah (LTSA). LTSA responsif gender ini menjadi salah satu praktik pada United Nations Migration Network Hub.
Sebagai percontohan LTSA-MRC ini, telah dilaksanakan selama dua tahun di kabupaten Cirebon, Tulungagung, Blitar dan Lampung Timur melaui program yang berjalan hingga saat ini adalah tersedianya layanan dan manajemen berbasis desa.
"Tujuan program LTSA responsif gender yakni untuk meningkatkan layanan sekaligus mempromosikan migrasi yang aman, adil, mengurangi risiko kekerasan terhadap pekerja migran perempuan dan perdagangan orang," kata Suhartono.
Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Rendra Setiawan menambahkan, pogram kerja sama ini masuk dalam kategori praktik inovatif dan praktik baik. Hal ini dikarenakan praktik ini merupakan kali pertama di Indonesia.
Yakni berupa layanan dukungan kepada perempuan pekerja migran diberikan di bawah satu atap dan satu koordinasi, bersama-sama oleh berbagai pemangku kepentingan baik itu dari unsur Pemerintah, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Women Crisis Center dan Organisasi Perempuan seperti Solidaritas Perempuan Sebay Lampung, Koalisi Wanita Indonesia dan WCC Mawar Balqis.
(ind)
tulis komentar anda