Tingkatkan Pangsa Pasar, Malaysia Bakal Pangkas Pajak Ekspor CPO
Rabu, 11 Mei 2022 - 11:23 WIB
Pemerintah Malaysia berencana memangkas tarif pajak ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO). Foto/SINDOnews/Yorri Farli
JAKARTA - Pemerintah Malaysia berencana memangkas tarif pajak ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO). Langkah ini dilakukan guna membantu kekurangan pasok minyak nabati dunia dan menumbuhkan pangsa pasar.
Dikutip dari Reuters, Rabu (11/5/2022), Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Zuraida Kamaruddin mengatakan, pihaknya tengah mengajukan gagasan ini kepada Menteri Keuangan. Sebelumnya, Menteri Keuangan sudah membentuk komite untuk membahas hal ini.
Zuraida mengatakan, Malaysia akan memotong pajak menjadi 4-6% dari tarif awal 8%. Keputusan akan diambil pada Juni mendatang.
Malaysia sendiri memang sedang meningkatkan pangsa pasar CPO, terutama sejak invasi Rusia ke Ukraina yang mengganggu pengiriman minyak bunga matahari serta larangan ekspor minyak sawit dari Indonesia. "Dalam krisis ini mungkin kita bisa bersantai sedikit dan lebih banyak minyak sawit bisa diekspor," tuturnya.
Dalam proposal yang diajukan, pihaknya juga meminta agar Menteri Keuangan mempercepat pemotongan pajak untuk produsen minyak sawit Malaysia terbesar, FGV Holdings.
Malaysia juga menunjukkan komitmen implementasi B30 untuk memprioritaskan pasokan ke industri pangan global dan domestik. "Kita harus prioritaskan untuk memberi makanan kepada dunia terlebih dulu," ujarnya.
Zuraida mengatakan, negara-negara pengimpor CPO Malaysia juga meminta agar negara tersebut memotong pajak ekspornya. "Mereka merasa harga itu terlalu tinggi karena biaya rantai pasok juga tinggi, karena harga minyak," tukasnya.
Food and Agriculture Organization (FAO) telah memperingatkan bahwa harga makanan bisa naik hingga 20% imbas perang ini. Bahkan, risiko malnutrisi juga meningkat.
"Pembeli dari India, Iran dan Bangladesh mengusulkan untuk menukar hasil pertanian seperti beras, gandum, buah-buahan dan kentang untuk minyak sawit Malaysia," paparnya.
Dikutip dari Reuters, Rabu (11/5/2022), Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Zuraida Kamaruddin mengatakan, pihaknya tengah mengajukan gagasan ini kepada Menteri Keuangan. Sebelumnya, Menteri Keuangan sudah membentuk komite untuk membahas hal ini.
Zuraida mengatakan, Malaysia akan memotong pajak menjadi 4-6% dari tarif awal 8%. Keputusan akan diambil pada Juni mendatang.
Malaysia sendiri memang sedang meningkatkan pangsa pasar CPO, terutama sejak invasi Rusia ke Ukraina yang mengganggu pengiriman minyak bunga matahari serta larangan ekspor minyak sawit dari Indonesia. "Dalam krisis ini mungkin kita bisa bersantai sedikit dan lebih banyak minyak sawit bisa diekspor," tuturnya.
Dalam proposal yang diajukan, pihaknya juga meminta agar Menteri Keuangan mempercepat pemotongan pajak untuk produsen minyak sawit Malaysia terbesar, FGV Holdings.
Malaysia juga menunjukkan komitmen implementasi B30 untuk memprioritaskan pasokan ke industri pangan global dan domestik. "Kita harus prioritaskan untuk memberi makanan kepada dunia terlebih dulu," ujarnya.
Zuraida mengatakan, negara-negara pengimpor CPO Malaysia juga meminta agar negara tersebut memotong pajak ekspornya. "Mereka merasa harga itu terlalu tinggi karena biaya rantai pasok juga tinggi, karena harga minyak," tukasnya.
Food and Agriculture Organization (FAO) telah memperingatkan bahwa harga makanan bisa naik hingga 20% imbas perang ini. Bahkan, risiko malnutrisi juga meningkat.
"Pembeli dari India, Iran dan Bangladesh mengusulkan untuk menukar hasil pertanian seperti beras, gandum, buah-buahan dan kentang untuk minyak sawit Malaysia," paparnya.
(ind)
tulis komentar anda