PLN Kantongi Jaminan Pemerintah untuk Pinjaman Rp8,5 Triliun dari ADB
Jum'at, 20 Mei 2022 - 18:52 WIB
Kemenkeu jamin pinjaman PLN ke ADB. Foto/Dok
JAKARTA - PT PLN (Persero) mendapatkan jaminan pinjaman dari Kementerian Keuangan yang berkolaborasi dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) untuk proyek penguatan kelistrikan di Jawa. Penjaminan pinjaman ini merupakan tindak lanjut atas komitmen pendanaan dari Asian Development Bank ( ADB ) sebesar USD600 juta (Rp8,58 triliun/kurs Rp14.300) pada akhir 2021.
Pembiayaan ini merupakan salah satu program besar dari ADB dengan tajuk Sustainable and Reliable Energy Access Program (SREAP) yang bertujuan utama untuk mendukung keandalan kelistrikan dengan berprinsip keberlanjutan.
Penjaminan pinjaman tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian penjaminan antara Kementerian Keuangan dengan ADB serta perjanjian pelaksanaan penjaminan (PPP) antara PLN dengan PII pada Kamis (19/5/2022) di auditorium Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, perjanjian ini menjadi bukti bahwa PLN tidak berjuang sendirian untuk menghadapi perubahan iklim. Adanya perjanjian penjaminan dari pemerintah ini maka dana investasi yang tersedia berbunga rendah, berbiaya rendah, risiko bisa dikelola dengan baik.
"Artinya apa? Kita mampu mengubah tantangan menjadi suatu opportunity dengan berkolaborasi dalam semangat kebersamaan," ujar Darmawan, dikutip Jumat (20/5/2022).
Pendanaan dari ADB tersebut akan digunakan PLN untuk tiga fokus utama. Pertama, memperkuat jaringan transmisi di Jawa bagian barat dan Jawa bagian tengah serta modernisasi infrastruktur kelistrikan.
Kedua, meningkatkan pemanfaatan clean energy, seperti solar PV dan proyek EBT potensial. Ketiga, untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan perusahaan.
Menurutnya, dukungan penuh Pemerintah Indonesia ini dapat berdampak positif bagi PLN. Dengan adanya perjanjian pinjaman ini dalam portofolio pinjaman PLN, maka dapat menambah porsi portofolio skema pinjaman direct lending dengan jaminan pemerintah sekitar 20% dari total outstanding pinjaman PLN.
"Dari sekarang sampai 2030, kami membutuhkan sekitar USD35 milliar untuk capex (capital expenditure/belanja modal) dalam rangka membangun 51,6% pembangkit listrik yang berasal dari EBT," terang Darmawan.
Menurutnya, saat ini kapasitas pembangkit PLN mencapai 250 terawatthours (tWh), dan hingga 2060 diproyeksikan akan mencapai 1.800 tWh yang sebagian besar berasal dari EBT. Walau operasional pembangkit EBT akan makin murah, namun tetap membutuhkan capex sebesar USD350-400 miliar hingga 2060.
Pembiayaan ini merupakan salah satu program besar dari ADB dengan tajuk Sustainable and Reliable Energy Access Program (SREAP) yang bertujuan utama untuk mendukung keandalan kelistrikan dengan berprinsip keberlanjutan.
Penjaminan pinjaman tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian penjaminan antara Kementerian Keuangan dengan ADB serta perjanjian pelaksanaan penjaminan (PPP) antara PLN dengan PII pada Kamis (19/5/2022) di auditorium Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, perjanjian ini menjadi bukti bahwa PLN tidak berjuang sendirian untuk menghadapi perubahan iklim. Adanya perjanjian penjaminan dari pemerintah ini maka dana investasi yang tersedia berbunga rendah, berbiaya rendah, risiko bisa dikelola dengan baik.
"Artinya apa? Kita mampu mengubah tantangan menjadi suatu opportunity dengan berkolaborasi dalam semangat kebersamaan," ujar Darmawan, dikutip Jumat (20/5/2022).
Pendanaan dari ADB tersebut akan digunakan PLN untuk tiga fokus utama. Pertama, memperkuat jaringan transmisi di Jawa bagian barat dan Jawa bagian tengah serta modernisasi infrastruktur kelistrikan.
Kedua, meningkatkan pemanfaatan clean energy, seperti solar PV dan proyek EBT potensial. Ketiga, untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan perusahaan.
Menurutnya, dukungan penuh Pemerintah Indonesia ini dapat berdampak positif bagi PLN. Dengan adanya perjanjian pinjaman ini dalam portofolio pinjaman PLN, maka dapat menambah porsi portofolio skema pinjaman direct lending dengan jaminan pemerintah sekitar 20% dari total outstanding pinjaman PLN.
"Dari sekarang sampai 2030, kami membutuhkan sekitar USD35 milliar untuk capex (capital expenditure/belanja modal) dalam rangka membangun 51,6% pembangkit listrik yang berasal dari EBT," terang Darmawan.
Menurutnya, saat ini kapasitas pembangkit PLN mencapai 250 terawatthours (tWh), dan hingga 2060 diproyeksikan akan mencapai 1.800 tWh yang sebagian besar berasal dari EBT. Walau operasional pembangkit EBT akan makin murah, namun tetap membutuhkan capex sebesar USD350-400 miliar hingga 2060.
(uka)
tulis komentar anda