Jaga Daya Beli Masyarakat Perdesaan, PUPR Hadirkan Program Padat Karya Irigasi
Sabtu, 25 April 2020 - 20:14 WIB
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa program infrastruktur kerakyatan atau Padat Karya Tunai sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Foto/Dok
JAKARTA - Dalam rangka antisipasi dampak pandemi Covid-19 khususnya di kawasan pedesaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melanjutkan program program padat karya tunai dengan percepatan pembangunan infrastruktur kerakyatan di tahun 2020.
Salah satunya yakni Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) yang dilaksanakan oleh Balai-balai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) bersama masyarakat. Dengan program padat karya tunai itu, diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi akibat merebaknya pandemi Covid-19.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa program infrastruktur kerakyatan atau Padat Karya Tunai sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Selain untuk mengurangi angka pengangguran dan menjaga daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi di kawasan perdesaan. Pola pelaksanaan PKT juga dengan memperhatikan protokol physical & social distancing,” kata Basuki dalam keterangan resminya.
P3TGAI merupakan pekerjaan peningkatan saluran irigasi tersier, dari saluran alam/tanah menjadi saluran dengan pasangan batu/lining yang dikerjakan oleh petani atau penduduk setempat. Petani pekerja diberikan upah harian atau mingguan, sehingga menambah penghasilan petani atau penduduk desa terutama di antara musim tanam dan panen.
Pada tahun 2020, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) yang dilaksanakan di 10.000 lokasi yang tersebar di 33 provinsi. P3 TGAI merupakan salah satu dari program PKT Kementerian PUPR dengan anggaran total Rp10,2 triliun. Sebelum dilakukan refocussing kegiatan terkait mitigasi dampk Pandemi COVID-19, jumlah lokasi P3TGAI yang diprogramkan adalah 6000 lokasi.
Hingga saat ini tercatat 458 lokasi di 11 provinsi, antara lain Jambi, Sumbar, Kepulaan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan NTB, telah memulai pekerjaan fisiknya, sedangkan hampir 1800an lokasi di 33 provinsi sudah melakukan sosialisasi.
Salah satunya yakni Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) yang dilaksanakan oleh Balai-balai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) bersama masyarakat. Dengan program padat karya tunai itu, diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi akibat merebaknya pandemi Covid-19.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa program infrastruktur kerakyatan atau Padat Karya Tunai sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Selain untuk mengurangi angka pengangguran dan menjaga daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi di kawasan perdesaan. Pola pelaksanaan PKT juga dengan memperhatikan protokol physical & social distancing,” kata Basuki dalam keterangan resminya.
P3TGAI merupakan pekerjaan peningkatan saluran irigasi tersier, dari saluran alam/tanah menjadi saluran dengan pasangan batu/lining yang dikerjakan oleh petani atau penduduk setempat. Petani pekerja diberikan upah harian atau mingguan, sehingga menambah penghasilan petani atau penduduk desa terutama di antara musim tanam dan panen.
Pada tahun 2020, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) yang dilaksanakan di 10.000 lokasi yang tersebar di 33 provinsi. P3 TGAI merupakan salah satu dari program PKT Kementerian PUPR dengan anggaran total Rp10,2 triliun. Sebelum dilakukan refocussing kegiatan terkait mitigasi dampk Pandemi COVID-19, jumlah lokasi P3TGAI yang diprogramkan adalah 6000 lokasi.
Hingga saat ini tercatat 458 lokasi di 11 provinsi, antara lain Jambi, Sumbar, Kepulaan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan NTB, telah memulai pekerjaan fisiknya, sedangkan hampir 1800an lokasi di 33 provinsi sudah melakukan sosialisasi.
(akr)
tulis komentar anda